Pemerintah janji perlancar arus barang di Tanjung Priok
26 Juni 2014 17:49 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/1). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berjanji memperlancar arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjelang bulan puasa sehingga waktu bongkar muat sampai barang keluar pelabuhan atau dwelling time bisa lebih cepat.
"Dwelling time saat ini 6,2 hari, kita menargetkan akhir tahun bisa empat hari," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi tentang kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis.
Chairul mengatakan pemerintah juga akan membenahi pelayanan di pelabuhan dengan mengurangi tingkat kepadatan kontainer (Yard Occupancy Ratio/YOR) menjadi kurang dari 65 persen dan mempercepat pembangunan terminal petikemas Kalibaru.
"YOR di bawah 65 persen, ini dianggap ideal, dan tadi telah disampaikan terminal Kalibaru yang selesai pertengahan tahun depan, akan menambah kepasitas pelabuhan 1,7 juta TEUs. Saat ini kapasitas terminal masih mencukupi," katanya.
Pemerintah, lanjut Chairul, akan membenahi sarana infrastruktur dan mempercepat pembebasan lahan untuk proyek jalan tol serta rel kereta api yang selama ini masih terhambat dan menyebabkan kepadatan di luar pintu pelabuhan.
"Masih ada lahan yang belum terselesaikan, padahal tol bisa mempermudah kelancaran arus barang. Untuk rel kereta api, masih ada 400 meter lahan yang belum terbebaskan. Kementerian Perhubungan dan Kereta Api bisa menyelesaikan ini," katanya.
Selain itu pemerintah akan memperbaiki manajemen lalu lintas di pelabuhan dan membuat peraturan baru agar tidak ada kontainer yang menginap lebih dari 30 hari serta tidak terjadi penumpukan truk di terminal petikemas.
"Ini sudah diputuskan, aturan pendukung akan dikeluarkan oleh Bea Cukai dalam dua minggu, agar barang yang sudah lewat 30 hari tidak ditolerir lagi di Tanjung Priok. Kita juga berupaya agar truk yang masuk dan keluar sama-sama membawa kontainer," katanya.
Chairul mengatakan otoritas terkait di pelabuhan juga akan mempermudah pelayanan dokumen kepabeanan yang termasuk dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan pemanfaatan teknologi informasi serta mendorong efektivitas Dry Port Cikarang untuk meningkatkan efisiensi.
"Kalau berhasil, sistem logistik nasional kita menjadi baik, biaya logistik murah dan produktivitas meningkat. Sistem pelabuhan kita menjadi lebih baik dan performa pelayanan pelabuhan kita sama dengan negara maju," katanya.
Rapat koordinasi tentang kelancaran arus barang di Tanjung Priok antara lain dihadiri oleh Menteri Perdagangan M Lutfi, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono.
"Dwelling time saat ini 6,2 hari, kita menargetkan akhir tahun bisa empat hari," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi tentang kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis.
Chairul mengatakan pemerintah juga akan membenahi pelayanan di pelabuhan dengan mengurangi tingkat kepadatan kontainer (Yard Occupancy Ratio/YOR) menjadi kurang dari 65 persen dan mempercepat pembangunan terminal petikemas Kalibaru.
"YOR di bawah 65 persen, ini dianggap ideal, dan tadi telah disampaikan terminal Kalibaru yang selesai pertengahan tahun depan, akan menambah kepasitas pelabuhan 1,7 juta TEUs. Saat ini kapasitas terminal masih mencukupi," katanya.
Pemerintah, lanjut Chairul, akan membenahi sarana infrastruktur dan mempercepat pembebasan lahan untuk proyek jalan tol serta rel kereta api yang selama ini masih terhambat dan menyebabkan kepadatan di luar pintu pelabuhan.
"Masih ada lahan yang belum terselesaikan, padahal tol bisa mempermudah kelancaran arus barang. Untuk rel kereta api, masih ada 400 meter lahan yang belum terbebaskan. Kementerian Perhubungan dan Kereta Api bisa menyelesaikan ini," katanya.
Selain itu pemerintah akan memperbaiki manajemen lalu lintas di pelabuhan dan membuat peraturan baru agar tidak ada kontainer yang menginap lebih dari 30 hari serta tidak terjadi penumpukan truk di terminal petikemas.
"Ini sudah diputuskan, aturan pendukung akan dikeluarkan oleh Bea Cukai dalam dua minggu, agar barang yang sudah lewat 30 hari tidak ditolerir lagi di Tanjung Priok. Kita juga berupaya agar truk yang masuk dan keluar sama-sama membawa kontainer," katanya.
Chairul mengatakan otoritas terkait di pelabuhan juga akan mempermudah pelayanan dokumen kepabeanan yang termasuk dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan pemanfaatan teknologi informasi serta mendorong efektivitas Dry Port Cikarang untuk meningkatkan efisiensi.
"Kalau berhasil, sistem logistik nasional kita menjadi baik, biaya logistik murah dan produktivitas meningkat. Sistem pelabuhan kita menjadi lebih baik dan performa pelayanan pelabuhan kita sama dengan negara maju," katanya.
Rapat koordinasi tentang kelancaran arus barang di Tanjung Priok antara lain dihadiri oleh Menteri Perdagangan M Lutfi, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
Tags: