Surabaya (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi menilai pemecatan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar H Nusron Wahid untuk mengikuti selera pimpinan, bukan mengikuti peraturan partai.

"Karena itu, kalau Nusron menggugat pemecatan dirinya dari Golkar itu wajar, sebab prosesnya tidak mengikuti peraturan yang ada," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu dalam surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Tiga kader Golkar dipecat karena dianggap tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketiganya adalah Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatulloh.

Ketiga pendukung Jokowi-JK itu menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan keanggotaannya.

Menurut Hasyim Muzadi, semestinya Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan dipecat terlebih dulu karena JK mencalonkan diri dalam Pilpres dan Luhut Panjaitan menjadi tim sukses Jokowi-JK.

"Sebanyak 243 ribu suara yang diraih Nusron untuk kursi DPR RI merupakan suara terbanyak di lingkungan Golkar, dan suara sebanyak itu pasti dari kaum nahdliyyin karena Nusron adalah kader NU yang kini menjabat Ketua Umum PP GP Ansor," tegas Hasyim.

Namun, kata Hasyim, Nusron Wahid malah menjadi korban ketidakadilan politik. Hasyim meminta Nusron kembali ke "keluarga", yakni PKB.

"Saya dukung Nusron, kalau ternyata ikut tetangga itu lebih sengsara daripada di rumah besar, NU sendiri, karena anak muda seperti Nusron itu tidak selayaknya semangatnya dipatahkan oleh yang tua-tua," tukasnya.