Jakarta (ANTARA) - Visi besar pasangan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu fokus utama dalam program kepemimpinannya. Pada poin ke-9 dari visi misi mereka, tercermin komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri di tengah dinamika global yang terus berubah.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan militer, tetapi juga melibatkan isu-isu strategis lainnya seperti keamanan siber, diplomasi internasional, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta geopolitik.

Untuk merealisasikan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah prioritas dan pemenuhan sejumlah prasyarat demi memastikan keberhasilannya.

Penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Pertama, keterbatasan anggaran pertahanan sering kali menjadi batu sandungan, terutama karena kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur turut membutuhkan perhatian besar. Ini menuntut adanya efisiensi dan strategi penggunaan anggaran yang lebih baik serta tepat sasaran.

Namun, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan secara bertahap sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan militer Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat program-program peningkatan kemampuan militer dan pengadaan alutsista yang lebih canggih.

Selain itu, ancaman siber semakin kompleks, tidak hanya mengincar sektor militer tetapi juga sektor sipil, termasuk sistem keuangan dan energi. Tantangan ini mengharuskan pengembangan sistem keamanan siber yang tangguh dan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut. Tanpa kesiapan yang memadai, serangan siber dapat berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi penting negara.

Di ranah hubungan internasional, dinamika geopolitik global memerlukan perhatian khusus. Perubahan cepat di arena politik dunia memaksa Indonesia untuk tetap waspada dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara, terutama di kawasan ASEAN. Diplomasi yang kurang cermat dapat memengaruhi stabilitas serta kepentingan nasional, sehingga penting bagi pemerintahan baru untuk menavigasi hubungan internasional dengan bijaksana.

Terakhir, ketergantungan pada peralatan militer impor masih menjadi masalah yang signifikan. Banyaknya alutsista yang diimpor menimbulkan tantangan terkait biaya, ketersediaan suku cadang, serta transfer teknologi. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan jika terjadi pembatasan akses atau perubahan kebijakan dari negara-negara produsen alutsista.


Syarat menuju keberhasilan

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar strategi pertahanan dapat berhasil. Salah satunya adalah pengelolaan anggaran yang tepat dan transparan.

Peningkatan anggaran pertahanan yang telah dijanjikan harus dilaksanakan secara bertahap dengan memastikan bahwa alokasi tersebut digunakan secara optimal untuk modernisasi alutsista, pengembangan teknologi militer, serta perbaikan infrastruktur pertahanan. Dengan perencanaan yang matang, berbagai program pertahanan dapat dijalankan secara efektif.

Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi elemen penting. Peningkatan keahlian dan penguatan teknologi pertahanan, terutama di sektor siber, harus menjadi fokus utama. Langkah ini bisa ditempuh melalui program pelatihan yang terstruktur, kerja sama dengan institusi pendidikan, serta melibatkan sektor swasta dalam pengembangan teknologi keamanan.

Di sisi lain, diplomasi yang fleksibel dan proaktif menjadi syarat utama untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan dari berbagai aktor global. Diplomasi yang tanggap dan terarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertahanan diplomatik tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Pengembangan industri pertahanan domestik juga harus didorong agar Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Kebijakan yang mendorong produksi lokal dan mempercepat transfer teknologi dari mitra asing akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan penguatan industri pertahanan nasional, Indonesia dapat membangun kekuatan militer yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.



Langkah prioritas

Langkah pertama yang dapat diambil oleh Prabowo-Gibran setelah menjabat adalah memulai program modernisasi alutsista dan infrastruktur pertahanan. Pengadaan peralatan militer yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan strategis nasional harus segera dilaksanakan, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan teknologi militer seperti sistem radar dan pengawasan jarak jauh. Namun, modernisasi ini sebaiknya tidak hanya mengandalkan impor, tetapi harus melibatkan industri pertahanan lokal untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih mandiri.

Pengembangan pertahanan siber juga merupakan prioritas mendesak. Pembentukan satuan siber yang terlatih dan terorganisasi dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menangani ancaman siber.

Selain itu, program pelatihan yang melibatkan kolaborasi dengan institusi teknologi dan sektor swasta dapat memastikan kesiapan sumber daya manusia di bidang ini. Kerja sama internasional di bidang keamanan siber, seperti berbagi informasi dan teknologi dengan negara-negara mitra, akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ancaman siber global.

Di bidang hubungan internasional, upaya memperkuat kerja sama keamanan regional perlu terus ditingkatkan. Indonesia dapat memperkuat peran di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik dengan menjalin kemitraan yang lebih erat dalam isu-isu strategis seperti penanggulangan terorisme dan keamanan maritim.

Diplomasi yang proaktif akan membantu Indonesia untuk berperan lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama terkait isu Laut China Selatan dan konflik-konflik yang berpotensi mengancam keamanan regional.

Diversifikasi hubungan internasional juga merupakan langkah penting. Indonesia tidak hanya perlu mengandalkan satu atau dua mitra besar, tetapi memperluas kerja sama dengan berbagai negara untuk menghindari ketergantungan dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan alutsista serta teknologi. Langkah ini akan membuka peluang lebih luas bagi kerja sama latihan militer, pengembangan teknologi, dan pertukaran informasi.


Pendekatan multidimensional

Pendekatan yang digunakan dalam memperkuat pertahanan negara tidak boleh hanya terbatas pada kekuatan militer. Pertahanan harus dilihat sebagai sebuah konsep multidimensional yang juga mencakup pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan ekonomi yang kuat menjadi dasar bagi stabilitas politik dan keamanan domestik. Investasi dalam infrastruktur vital seperti pelabuhan, bandara, dan jalur komunikasi akan memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.

Upaya untuk menguatkan komunitas dan keamanan sosial juga tidak bisa diabaikan. TNI, sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat rasa aman. Program-program yang mengintegrasikan peran TNI dengan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung upaya pertahanan dari berbagai aspek.

Prabowo-Gibran memiliki visi besar untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, dengan langkah-langkah yang terencana dan implementasi yang terarah, tujuan tersebut dapat dicapai. Syarat utama keberhasilan adalah kemampuan untuk mereformasi kebijakan pertahanan, memanfaatkan anggaran dengan efisien, menjalin kerja sama strategis, dan menjalankan diplomasi yang aktif serta adaptif.

Jika visi ini dapat diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara yang lebih kuat dan mandiri, dengan pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga didukung oleh kekuatan ekonomi, teknologi, dan hubungan internasional yang solid. Strategi ini akan menempatkan Indonesia di posisi yang lebih kokoh dalam menjaga kedaulatan serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.



*) Khairul Fahmi, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)


Editor: Achmad Zaenal M