Subang, Jawa Barat (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan siap mendukung program pemerintahan mendatang untuk memperkuat peran koperasi unit desa (KUD).

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Soedarmono, dalam temu media di Subang, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan bahwa banyak program-program kementerian, seperti rumah produksi bersama, Solar Untuk Nelayan (SOLUSI) nelayan, yang menggandeng koperasi-koperasi seperti KUD.

“Sehingga otomatis kami akan mengoptimalkan kerja sama dengan KUD,” ujar dia.

Meskipun demikian, dia juga mengakui adanya tantangan dalam pengembangan KUD, terutama terkait dengan regenerasi pengurus.

Krisdianto mengemukakan bahwa rata-rata pengurus KUD saat ini telah lanjut usia dan menghadapi tantangan dalam regenerasi kepemimpinan. Meski demikian, ia mengamati adanya perkembangan positif dengan dimulainya program kaderisasi di beberapa KUD.

“Diharapkan nanti kalau memang nanti pemerintahan baru ini akan menuju ke sana (merevitalisasi dan memperkuat peran KUD), kami siap pastinya membantu," kata dia.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, jumlah koperasi di Indonesia ada 130.354 unit.

Dari jumlah tersebut, jenis koperasi terbanyak adalah jenis koperasi konsumen sebanyak 71.315 unit dengan total aset Rp111,45 triliun, koperasi produsen sebanyak 26.969 unit dengan total aset sebesar Rp23,53 triliun.

Kemudian, koperasi simpan pinjam sebanyak 18.699 unit dengan total aset Rp124,66 triliun. koperasi jasa 9.114 unit dengan total aset Rp19,94 triliun, dan koperasi pemasaran sebanyak 4.257 unit dengan total set Rp1,92 triliun.

Meski secara jumlah koperasi di Indonesia banyak, secara kualitas masih cukup banyak ditemukan yang belum memenuhi kriteria.

Dari total 130.354 unit koperasi, baru ada 45.794 koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi (NIK), dan yang mendapat dana bergulir dari LPDB-KUMKN baru sekitar 2.205 unit atau sekitar 1,69 persen.

LPDB-KUMKM mencatat rendahnya penyaluran dana bergulir itu disebabkan, antara lain karena kondisi kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan, sumber daya manusia koperasi yang masih kurang, belum menggunakan teknologi informasi dalam mengelola usahanya, dan tata kelola usaha yang belum maksimal.

Dalam program Astacita presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo dana Gibran berkomitmen untuk memastikan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat luas, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Salah satu caranya adalah mendorong industri kreatif dengan di antaranya merevitalisasi dan memperkuat peran koperasi unit desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Prabowo terima dukungan InKUD sebut koperasi jadi pilar pembangunan
Baca juga: Pemerintah dorong merger koperasi untuk tingkatkan daya saing
Baca juga: Akankah KUD "tersingkir" oleh perkembangan BUMDes?