Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengaudit perusahaan perkebunan dan kehutanan terkait kesiapsiagan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Raffles B Panjaitan di Jakarta, Selasa, menyatakan, tim gabungan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan, Badan REDD, serta aparat penegak hukum akan turun ke Riau, Kamis (26/6).

"Tim akan memeriksa kegiatan pengolahan lahan yang dilakukan perusahaan dan langkah antisipasi terhadap kebakaran," katanya.

Menurut dia, kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan seiring musim kering dan fenomena el nino sejak awal Juni.

Berdasarkan pemantauan satelit, dilaporkan saat ini terdapat 236 titik api (hot spot) di seluruh Indonesia yang mana Riau menjadi provinsi dengan hotspot terbanyak yakni 76 titik.

Raffles menyatakan hotspot banyak terpantau di dalam Taman Nasional Tesso Nilo, di mana perambah membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar.

"Tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Badan Nasional Pengendalian Bencana terus bergerak untuk memadamkan api dan menangkap pelaku pembakaran," ujarnya.

Dia menyayangkan masih ada oknum masyarakat yang melakukan aktivitas pembakaran untuk membuka perkebunan.

Raffles mengingatkan aktivitas tersebut bukan saja menyebabkan kabut asap tapi juga merugikan kesehatan dan mengganggu perekonomian.

Sementara terkait hal tersebut, Presiden Direktur Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL) Indonesia Kusnan Rahmin menegaskan kesiapsiagaannya.

"Kami menyiapkan seluruh sumber daya yang ada. Kebakaran hutan adalah ancaman bagi kesehatan masyarakat dan juga bisnis kami," katanya.
(S025/Z002)