Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pendapat calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo soal penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan saling melengkapi.

"Menurut kami, tidak ada perbedaan yang substantif atau menonjol dari pendapat dua calon presiden soal sengketa Laut Tiongkok Selatan," kata Marty di Jakarta, Selasa.

Pernyataan salah satu capres soal peran Indonesia dalam penanganan sengketa di Laut Tiongkok Selatan, kata Marty, sudah dilakukan Kemlu melalui diplomat-diplomatnya selama ini sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Indonesia.

"Kepedulian Indonesia terhadap situasi Laut Tiongkok Selatan sudah dimulai sejak tahun 1985 dengan mengadakan berbagai workshop dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait," kata Marty.

Mengenai sengketa di Laut Tiongkok Selatan sendiri, Marty mengatakan sengketa Kepulauan Paracel dan Spratley di kawasan melibatkan Tingkok, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan Indonesia bukan sebagai negara yang mengklaim wilayah tersebut.

"Indonesia bukan termasuk negara yang bersengketa. Oleh karena itu kita berpeluang untuk mencoba mencari titik temu diantara negara yang bertikai," kata Marty.

Walaupun bukan termasuk negara bersengketa di Laut Tiongkok Selatan, Marty menegaskan bukan berarti Indonesia tidak akan terkena akibat dari sengketa.

Dia menjelaskan 9 garis putus-putus yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan memanjang kearah selatan wilayah sengketa.

"Indonesia sudah pernah secara resmi mempertanyakan dasar hukum pembuatan 9 titik wilayah ini karena dirasa akan menimbulkan kesalahpahaman tentang seberapa jauh cakupan wilayah yang diklaim Tiongkok tersebut," kata Marty.

Ditanya mengenai potensi sengketa Tiongkok dan Indonesia atas kepulauan Natuna di utara Indonesia, Marty menegaskan tidak ada sengketa sejauh ini.

"Khusus soal Natuna, Indonesia dan Tiongkok tidak ada sengketa, anda bisa lihat sendiri dari pernyataan Tiongkok," katanya.

(A051/H009)