Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial terus melakukan sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial untuk menyukseskan program Kartu Kesejahteraan yang akan dijalankan pemerintahan periode 2024-2029.

Setelah sebelumnya dilakukan sinkronisasi dengan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), saat ini Kemensos juga menyasar data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Terus ya, saat ini yang dalam proses itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos disinkronkan juga dengan BKKBN dan Bappenas. Supaya tadi, ya, terintegrasikan semua," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui sesuai Apel Siaga Bencana Tagana Kemensos di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Jumat petang.

Menurutnya, Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki visi jaminan sosial sepanjang hayat kepada seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan tanpa terkecuali, sehingga ditargetkan tahun depan program Kartu Kesejahteraan bisa berjalan tepat sasaran.

Kemensos sendiri memastikan sampai dengan semester II 2024, sudah sebanyak 98,9 persen realisasi DTKS yang sesuai dengan identitas kependudukan. Atau setidaknya ada 2.762.312 orang baru yang terdaftar bila mengacu dengan pengguna aplikasi cek bansos di seluruh Indonesia.

Baca juga: Presiden perintahkan kementerian sinkronisasi data penerima bansos
Baca juga: Komisi VIII DPR: Data penerima bantuan sosial harus 'clear'

Setiap kementerian/lembaga, kata dia, nantinya akan menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial yang menjadi tanggungjawab mereka kepada masyarakat yang masuk dalam daftar DTKS.

Pemerintah mengalokasikan senilai Rp504,7 triliun untuk menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

"Anggaran itu digunakan untuk kebutuhan/diselenggarakan masing-masing lembaga. Tidak semua untuk Kemensos. Kami tetap di bidang kesejahteraan sosial seperti BLT, PKH seterusnya," kata dia.

Mensos mengungkapkan bahwa intinya melalui pengintegrasian ini jangan sampai anak-anak yang memang membutuhkan karena berada dalam keluarga berperekonomian rendah tidak terlayani oleh negara atau, menghindari penyaluran salah sasaran atau tidak terserap karena individu yang ada dalam basis data kementerian/lembaga sebelumnya telah meninggal dunia.

Baca juga: Mensos sebut Pemerintah terus sinkronisasi data penerima bansos
Baca juga: Kemendagri perkuat sinkronisasi pusat-daerah untuk Satu Data Indonesia