Jakarta (ANTARA News) - Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan calon presiden Prabowo Subianto bisa menyampaikan keberatan langsung kepadanya soal pernyataan dia mengenai Prabowo.

"Kalau itu tidak setuju dan tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Beliau-Beliau (timses Prabowo-Hatta) itu, saya kira Pak Prabowo bisa menyampaikan keberatan-keberatannya kepada saya dan menjelaskan mana-mana saja yang tidak sesuai," kata Wiranto usai menjalani pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat di Jakarta, Selasa.

Wiranto menjelaskan, dia menyampaikan pernyataan pers pada Kamis (19/6) atas permintaan banyak pihak, termasuk tim sukses pasangan Prabowo-Hatta, guna mengklarifikasi informasi tentang penculikan aktivis tahun 1997-1998.

Dia juga mengaku diminta untuk memberikan penjelasan terkait bocornya dokumen rahasia negara berupa surat pemecatan Letjend Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Sebagai mantan Menhankam/Pangab waktu itu, saya diminta untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan adanya informasi tentang produk DKP yang telah beredar di masyarakat. Bahkan dari timses Prabowo-Hatta juga berulang-ulang menyampaikan agar saya berbicara," jelasnya.

Dalam pernyataannya, Wiranto mengaku tidak pernah menyimpan dokumen surat-menyurat kemiliteran yang berjumlah ribuan. Selain itu juga tidak ada staf khusus yang menyadur dan menyimpan surat-surat Panglima ABRI saat itu.

"Pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan. Karena semua produk administratif Institusi ABRI diarsipkan di Sekretariat Umum Mabes ABRI. Lagipula dokumen DKP itu terkait kasus penculikan aktivis yang dalam hal ini adalah publik, maka seharusnya dokumen itu bukanlah rahasia absolut TNI, karena menyangkut publik," ujar dia.

Bawaslu memeriksa Wiranto, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), terkait dugaan pelanggaran kampanye terkait pernyataannya mengenai pemberhentian Prabowo dan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis.

Partai Hanura merupakan salah satu dari lima partai politik pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.