Akademisi harap reformasi birokrasi utamakan transparansi pemerintahan
18 Oktober 2024 16:41 WIB
Ilustrasi - Sejumlah massa yang terdiri dari tenaga honorer melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat. ANTARA/Tessa Qurrata Aini
Jakarta (ANTARA) - Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari berharap agar reformasi birokrasi mengutamakan pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka kepada publik, terutama dalam proses pembuatan kebijakan.
"Transparansi dan keterbukaan ini juga penting untuk mencegah korupsi," kata Lia ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Pemerintah yang transparan memberi ruang bagi publik untuk ikut terlibat dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan, ucapnya.
Dalam sistem demokrasi, lanjut dia, partisipasi politik dari publik menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, publik harus terus diberikan ruang untuk berpartisipasi.
Selain itu, Lia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Arah kebijakan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebijakan nasional lainnya harus dirumuskan dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat.
"Soal pajak yang makin memberatkan dan masalah pengangguran," kata Lia.
Baca juga: Simak kembali visi dan 8 misi Astacita Prabowo-Gibran
Baca juga: Peneliti nilai Astacita Prabowo-Gibran ciptakan stabilitas nasional
Ia berharap agar para menteri dan wakil menteri yang akan bekerja di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memecahkan permasalahan tersebut, sebab pemerintahan baru akan menjumpai banyak tantangan.
"Masalah pasca-pandemi belum selesai, ditambah krisis ekonomi pula," ucapnya.
Lia juga berharap agar menteri-menteri pada kabinet Prabowo melibatkan para ahli dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, baik sebagai wakil menteri atau sebagai staf ahli.
"Kementerian juga sering kerja sama atau konsultasi dengan lembaga think tank atau LSM untuk meminta masukan saat membuat peraturan," ujar Lia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Prabowo-Gibran, dalam kontestasi Pilpres 2024, mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Prabowo-Gibran, hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan bangsa ini bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas.
Melalui visi ini, Prabowo-Gibran mengajak putra dan putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran mencanangkan delapan misi yang disebut Astacita. Salah satu misi dalam Astacita tersebut adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
"Transparansi dan keterbukaan ini juga penting untuk mencegah korupsi," kata Lia ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Pemerintah yang transparan memberi ruang bagi publik untuk ikut terlibat dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan, ucapnya.
Dalam sistem demokrasi, lanjut dia, partisipasi politik dari publik menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, publik harus terus diberikan ruang untuk berpartisipasi.
Selain itu, Lia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Arah kebijakan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebijakan nasional lainnya harus dirumuskan dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat.
"Soal pajak yang makin memberatkan dan masalah pengangguran," kata Lia.
Baca juga: Simak kembali visi dan 8 misi Astacita Prabowo-Gibran
Baca juga: Peneliti nilai Astacita Prabowo-Gibran ciptakan stabilitas nasional
Ia berharap agar para menteri dan wakil menteri yang akan bekerja di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memecahkan permasalahan tersebut, sebab pemerintahan baru akan menjumpai banyak tantangan.
"Masalah pasca-pandemi belum selesai, ditambah krisis ekonomi pula," ucapnya.
Lia juga berharap agar menteri-menteri pada kabinet Prabowo melibatkan para ahli dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, baik sebagai wakil menteri atau sebagai staf ahli.
"Kementerian juga sering kerja sama atau konsultasi dengan lembaga think tank atau LSM untuk meminta masukan saat membuat peraturan," ujar Lia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Prabowo-Gibran, dalam kontestasi Pilpres 2024, mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Prabowo-Gibran, hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan bangsa ini bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas.
Melalui visi ini, Prabowo-Gibran mengajak putra dan putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran mencanangkan delapan misi yang disebut Astacita. Salah satu misi dalam Astacita tersebut adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Tags: