"Terlebih dalam hal agenda legislasi hingga pengawasan aktual serta relevan yang menjadi kebutuhan daerah hari-hari ini," kata Teras Narang dihubungi dari Palangka Raya, Kamis.
Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu, belakangan ini ada gelagat re-sentralisasi mulai mengemuka lewat penerbitan Undang-undang terbaru terkait beberapa kewenangan yang semula di pemerintah daerah, mulai ditarik ke Pusat.
Dia mengatakan penarikan sejumlah kewenangan itu seakan menempatkan pemerintahan daerah dalam posisi yang tidak mumpuni bekerja, sedangkan penarikan itu berseberangan dengan semangat otonomi daerah, asal muasal lahirnya lembaga DPD RI yang tugas, pokok dan fungsinya mengawal kepentingan daerah.
Selanjutnya, Teras Narang menyampaikan, belakangan muncul pula Proyek Strategis Nasional atau PSN yang merupakan agenda pusat di daerah.
Terkesan proyek ini hebat, namun secara esensi merendahkan kemampuan pemerintahan daerah, termasuk peran Gubernur yang menurut ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
"Jadi, pada saat rapat di Komite I DPD RI hari ini (14/10), saya mendorong agar tetap fokus pada isu pemerintahan daerah. Apalagi Komite I DPD RI salah satu fokusnya mengawal dan mengawasi UU nomor 23 tahun 2024, tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.
Anggota DPD RI dua periode itu pun menyebut, UU No.23/2014 terletak kepentingan legislasi lain, yang selama ini tertahan, baik itu RUU Masyarakat Adat hingga RUU terkait tata ruang dan pertanahan yang erat kaitannya dengan daerah.
Untuk itu, dirinya berharap seluruh wakil daerah di DPD RI bersama elemen pemerintahan dan masyarakat daerah, berkolaborasi menguatkan agenda bersama dalam memajukan daerah masing-masing.
"Mari bersama mengembalikan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun kemajuan serta menghadirkan keadilan sosial, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan daerah di seluruh Indonesia secara merata," kata Teras Narang.