Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Laporan Statistik Hayati Nasional sebagai dasar untuk pengembangan statistik hayati secara nasional serta mendukung perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Maliki mengatakan dalam siaran di Jakarta, Kamis, menyatakan Laporan Statistik Hayati tersebut dihasilkan selama periode Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) 2019-2024.

Maliki menjelaskan, statistik hayati merupakan bagian fundamental dalam strategi membangun sebuah negara. Dari 17 poin SDGs saat ini, katanya, sejumlah target membutuhkan dukungan statistik hayati, contohnya kesehatan ibu dan anak serta penurunan kemiskinan.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya mengeluarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas nomor 54 tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan produksi statistik hayati sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Hal tersebut, ujarnya, adalah untuk mengkoordinasikan pengembangan statistik hayati yang akurat dan aksesibel bagi semua kementerian dan lembaga untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat.

"Jadi dalam hal ini kami harapkan statistik hayati ini akan menjadi bagian penting nanti untuk yang ke depan, RPJM ke depan ini, dan juga RKP 2025, karena kami sudah memasukkan statistik Hayati menjadi salah satu prioritas nasional," kata Maliki.

"Kita selaraskan dengan Asta Cita, itu sekarang masuk menjadi prioritas nasional ke-6 ya," dia menambahkan.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan statistik hayati yang lebih baik, antara lain sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi (IT) terutama yang di daerah, serta regulasi untuk berbagi dan memakai data secara lintas sektor.

"Statistik Hayati sejatinya bukan hanya sekedar data, tetapi juga merupakan cerminan dan identitas dan dinamika masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penting bagi seluruh pihak untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap peristiwa ini harus bisa tercatatkan dengan baik," katanya.

Baca juga: Bappenas sampaikan sejumlah target SDGs yang masih harus dikejar
Baca juga: Wapres sebut Indonesia paling progresif dalam pencapaian target SDGs
Baca juga: Bappenas: Perlu adanya inovasi pembiayaan guna penuhi target SDGs