Jakarta (ANTARA) - Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024 berjalan seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada awal 2020.

Bencana kesehatan global itu tidak hanya memicu krisis kesehatan di banyak negara, tetapi juga memberikan efek domino terhadap perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.

Di tengah upaya negara-negara di dunia untuk bangkit pulih dari berbagai macam krisis akibat pandemi tersebut, masyarakat internasional kembali dihantam krisis pangan, energi dan keuangan yang diakibatkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia pada awal 2022.

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 menyebut dampak perang tersebut menyebabkan 107 negara terdampak krisis, dengan 553 juta jiwa diperkirakan terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan.

Namun demikian, di tengah tantangan yang berat itu, Jokowi mengaku bersyukur karena Indonesia disebut sebagai negara yang mampu menghadapi krisis global tersebut.

Di tengah tantangan-tantangan itu, Indonesia juga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional seperti Forum G20 2022, Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) 2023, dan Forum Air Sedunia (WWF) serta Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak/Forum Indonesia-Afrika (HLF-MSP/IAF) 2024.

Tentu saja kesempatan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 menyebut momentum-momentum tersebut telah menumbuhkan kepercayaan internasional kepada Indonesia.

Kesempatan untuk menjadi tuan rumah agenda-agenda internasional tersebut juga tidak mudah untuk dilakukan di tengah perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, persaingan geopolitik di antara negara adidaya, konflik terkait Laut China Selatan, serta ketimpangan-ketimpangan lain dari kebijakan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

Meski demikian, Indonesia tercatat sukses menyelenggarakan forum-forum internasional tersebut dan membuahkan banyak capaian dalam berbagai kesepakatan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat internasional secara luas.


KTT G20 2022

Bukti kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan forum-forum internasional ditunjukkan dari banyaknya apresiasi yang disampaikan para pemimpin dunia terhadap Indonesia atas perannya menyukseskan forum-forum tersebut.

Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak adalah salah satu pemimpin yang memuji kesuksesan Indonesia dalam memimpin KTT G20.

Menurut dia, Indonesia tidak hanya berhasil memperkuat pondasi ekonomi dan membantu kelompok paling rentan dalam urusan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong pentingnya upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia.

Indonesia juga dinilai berhasil dalam mendorong negara-negara yang sedang berkonflik untuk mengatasi perang dan mengutamakan solidaritas.

Sementara itu, KTT G20 sendiri menghasilkan concrete deliverables yang berisi berbagai macam proyek kerja sama negara anggota G20 dan Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali atau G20 Bali Leaders Declaration yang berisi berbagai poin kesepakatan di berbagai sektor.

Di sektor kesehatan, deklarasi tersebut mendorong penguatan sistem kesehatan nasional dengan persiapan dan respons yang efektif; menyambut pembentukan dana pandemi; mendorong penguatan kapasitas manufaktur produk kesehatan lokal dan regional; serta menyambut penelitian dan produksi vaksin bersama dan mendukung kerja sama antara negara berkembang.

Di sektor ekonomi, deklarasi tersebut mendorong peningkatan transformasi digital berkelanjutan, inklusif dan memberdayakan; melanjutkan jaring keamanan finansial global yang lebih kuat dan efektif; hingga dukungan untuk sistem perdagangan multilateral yang transparan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut di sektor keamanan, deklarasi tersebut mendorong penyelesaian masalah yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global; mendorong penghentian perang dan mengedepankan resolusi damai, diplomasi dan dialog; mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan global hingga koordinasi dalam aksi pemulihan global dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya di sektor pangan, para pemimpin negara-negara anggota G20 menyepakati koordinasi untuk mengatasi tantangan keamanan pangan; implementasi pendekatan One Health pada sinergi bidang kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; sepakat menyediakan akses ketersediaan pangan, hingga menyambut inisiatif dalam mengatasi tantangan pangan.

Di sektor energi dan lingkungan, para pemimpin tersebut menyepakati upaya untuk mencapai nol emisi karbon pada 2050; mendukung energi bersih serta investasi dalam industri dan infrastruktur berkelanjutan, hingga menyepakati upaya untuk memperkuat kebijakan dan pendanaan untuk perubahan iklim.

Berikutnya di sektor pariwisata, para pemimpin menegaskan peran penting pariwisata untuk pemulihan global dengan pendekatan berbasis masyarakat, serta dorongan untuk memperkuat mobilitas internasional yang aman untuk pemulihan pariwisata.

Di sektor sosial, deklarasi tersebut menggarisbawahi perlunya mitigasi dampak pandemi terhadap pasar kerja guna mengurangi ketidaksetaraan gender, pekerja muda, disabilitas dan pekerja migran; upaya mencegah perdagangan orang melalui penguatan kerja sama antara negara asal, transit dan tujuan; dan menyambut Global Platform for Disaster Risk Reduction.

Sementara itu, di sektor pendidikan dan budaya, deklarasi tersebut mendorong pembangunan kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh, berteknologi, mudah diakses dan efekti, hingga dorongan untuk melawan perdagangan ilegal benda kebudayaan.


KTT ASEAN 2023

Selain KTT G20 yang menghasilkan concrete deliverables dan G20 Bali Leaders Declaration, Indonesia juga memimpin keketuaan di ASEAN pada 2023 dan menghasilkan poin-poin kesepakatan dalam KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-11 Mei 2024.

Poin-poin kesepakatan tersebut antara lain terkait perang terhadap perdagangan manusia, penyelesaian krisis di Myanmar, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, konektivitas pembayaran, dan perlindungan bagi pekerja migran.

Pada poin terkait perang terhadap perdagangan manusia, menurut laporan di laman resmi di ASEAN Indonesia 2023, disebutkan bahwa para pemimpin ASEAN sepakat untuk saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN.

Salah satu langkah di dalamnya termasuk dengan meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara anggota dan badan-badan terkait untuk melakukan kapasitas penyelidikan, pengumpulan data dan bukti, identifikasi korban, serta investigasi bersama terkait TPPO.

Dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar, para pemimpin ASEAN secara aklamasi mendukung Presiden Joko Widodo atas pengerahan tim bantuan kemanusiaan regional (AHA) Center dan Tim Pengawas ASEAN di Kotapraja Hseng, negara bagian Shan, Myanmar utara.

Seluruh negara mendorong implementasi Five-Point Consensus atas krisis Myanmar agar segera teratasi dengan solusi yang mengedepankan keadilan dan kedamaian.

Pada poin pengembangan ekosistem kendaraan listrik, para pemimpin ASEAN sepakat atas penggunaan kendaraan listrik. Kesepakatan itu dicapai sebagai bagian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, percepatan transisi energi, dekarbonisasi sektor transportasi darat di wilayah Asia Tenggara, dan mencapai Net Zero Emission.

Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi di setiap negara anggota ASEAN.

Selanjutnya, pada poin kesepakatan terkait konektivitas pembayaran, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mulai menyiapkan peluang inovasi pembayaran digital lintas batas; dan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi regional demi mendukung peran otoritas sektor keuangan.

Sementara itu, pada poin terkait perlindungan bagi pekerja migran, para pemimpin juga sepakat untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran dan membuat kebijakan untuk memasukkan bantuan bagi pekerja migran lintas area, khususnya perempuan dan keluarga yang sudah bertempat tinggal dengan mereka dalam situasi krisis.


Forum Air Sedunia (WWF) 2024

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam sebuah acara menyambut WWF pada 1 April menyebut bahwa berdasarkan hasil dari banyak analisa lembaga iklim dunia, kondisi iklim dan cuaca saat ini terus mengalami ketidakpastian, salah satunya akibat belum terkendalinya pembuangan gas rumah kaca CO2 di atmosfer.

Kondisi ketidakpastian tersebut mengakibatkan timbulnya cuaca ekstrem; baik kekeringan maupun hujan di atas kenormalan rata-rata yang dampaknya tidak hanya membuka peluang timbulnya degradasi sosial-kesehatan masyarakat tetapi juga mempengaruhi kondisi finansial atau ekonomi suatu negara.

Untuk itulah, agenda WWF digelar dengan banyak negara di dunia sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari tantangan perubahan iklim.

Adapun WWF yang digelar di Bali tersebut juga menghasilkan deklarasi tingkat menteri, dengan poin-poin kesepakatan yang mencakup langkah untuk menjaga dan menggunakan sumber air secara berkelanjutan; mengajukan Hari Danau Sedunia; dan mengajukan Center of Excellence Water and Climate Resilience di Asia Pasifik.

Selanjutnya juga disepakati langkah untuk memperkuat kapabilitas pemangku kepentingan dalam akses air bersih dan sanitasi; memperkuat akses air bersih dan sanitasi bagi semua orang; memberdayakan perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat lokal dalam mengatasi persoalan air; serta memperkuat pengurangan risiko bencana.

Para delegasi juga sepakat untuk meningkatkan upaya dalam menghadapi tantangan di bidang energi, keamanan pangan, kemiskinan dan migrasi; meningkatkan pendidikan, inovasi, penelitian dan transfer teknologi di sektor air, serta membuat rencana aksi, khususnya terkait pendanaan menghadapi perubahan iklim.


HLF-MSP/IAF

Sementara itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara-negara Afrika, Indonesia juga menyelenggarakan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak/Forum Indonesia-Afrika (HLF-MSP/IAF) yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 1-3 September 2024.

Pergelaran forum tersebut menghasilkan beragam kerja sama dengan nilai total mencapai 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp53,6 triliun).

Berdasarkan Data Kementerian Luar Negeri pada 3 September, kesepakatan yang dicapai mencakup kerja sama pada bidang kesehatan, energi, industri strategis, pupuk dan teknologi pertanian.

Kesepakatan pada bidang kesehatan dengan Kenya, Ghana dan Afrika Selatan yang nilainya sebesar 94,2 juta dolar AS (sekitar Rp1,44 triliun) antara lain dalam bentuk registrasi produk, distribusi dan pemasaran produk farmasi, serta pembelian dan transfer teknologi produksi vaksin.

Kesepakatan energi senilai 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp21,4 triliun) dengan Namibia dan Tanzania dilakukan melalui kerja sama eksplorasi gas alam, serta pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Di bidang industri strategis, Indonesia juga mencapai kesepakatan senilai 235 juta dolar AS (sekitar Rp3,59 triliun) dengan Afsel, Kongo dan Senegal, yang mencakup kerja sama pengadaan pesawat CN235 dan N219, serta pembangunan infrastruktur pertahanan.

Selanjutnya, kesepakatan di bidang pupuk dan teknologi pertanian Indonesia juga mencapai kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp18,3 triliun) dengan Tanzania dan Nigeria. Bentuk kerja samanya mencakup pembangunan pabrik pengolahan gas alam menjadi pupuk serta penjualan alat produksi pupuk berbahan batu bara.

Sementara itu, kerja sama lainnya mencapai 571 juta dolar AS (sekitar Rp8,74 triliun). "Tidak sampai di sini, Indonesia terus mengawal implementasi dari berbagai kesepakatan agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia dan Afrika," demikian kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.