Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintah Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menegakkan netralitas ASN Kepala Desa pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku telah menghubungi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes untuk mengomunikasikan hal tersebut.

“Kita hubungi Dirjen Bina Pemdes khusus untuk netralitas kepala desa dalam kampanye Pemilihan Serentak 2024,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia juga akan membuat grup khusus dengan Dirjen Bina Pemdes serta Kemendagri terkait netralitas kepala desa di Pilkada Serentak 2024.

“Kita akan membuat kontak khusus dengan Dirjen Bina Pemdes tentunya sama Kemendagri juga terkait netralitas kepala d esa serta melakukan pembinaan khusus,” ungkapnya.

Di lain sisi, Bagja mengingatkan kepada jajaran pengawas, khususnya lima provinsi dengan nilai kerawanan tertinggi untuk cermat terhadap laporan dan temuan dalam kampanye.

Lima provinsi itu, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Teman-teman harus selalu cek media sosial atau aplikasi pelaporan dan semacamnya untuk cermat terhadap laporan dari masyarakat serta temuan-temuan dalam kampanye, khususnya untuk lima provinsi tertinggi dalam IKP,” pungkas dia.
Baca juga: Bawaslu RI sebut banyak temuan terkait netralitas ASN dan kepala desa
Baca juga: Bawaslu: Kampanye kotak kosong boleh asal tak pakai fasilitas negara
Baca juga: Bawaslu sambut ajakan kolaborasi JPPR dalam pengawasan partisipatif