Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi atas kerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satuan Tugas Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun yakni sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy) pada September.

Menurut Heru meski DKI Jakarta menghadapi tiga perhelatan besar pada akhir tahun yakni pilkada, Natal, dan perayaan tahun baru namun angka inflasi tetap terkendali.

"Dengan capaian ini harapannya Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024,” kata Heru yang memimpin gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

Lebih lanjut Heru mengatakan, beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global.

Menurutnya, sinergisitas sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya.

“Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek," ujar Heru.

Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras.

Baca juga: Wako Jakut ajak warga manfaatkan lahan untuk tanaman pangan

Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

Heru juga mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen pilkada, Natal, dan tahun baru harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

“Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” kata Heru.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

Baca juga: Wali Kota Jaksel ajak warga tanam bawang merah demi ketahanan pangan

Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan sembako murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel.

Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

"Harus melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan. Misalnya, gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan update data dan informasi pangan secara berkala, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait,” kata Heru.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

"Upaya mendorong sadar inflasi ini harus sudah mulai dilakukan dengan kampanye hemat energi, terutama listrik, bensin dan air. Juga melakukan konsumsi bijak terutama untuk meminimalkan makanan yang terbuang (food waste),” ujar Arlyana.