Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan sumber daya manusia (SDM) dalam subsektor film memiliki sejumlah peluang yang patut untuk ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut, meliputi sulih suara (voice over) hingga penerjemah.

“Misalnya voice over, kemudian penerjemah Indonesia sebenarnya itu peluang,” ujar Direktur Industri Kreatif, Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf M Amin Abdullah, di Jakarta, Rabu.

Peluang-peluang tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuka penciptaan lapangan kerja baru dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam industri perfilman terdapat persoalan lain yang lebih krusial selain SDM yakni soal ekosistem atau distribusi film.

“Tetapi pada ekosistem, contoh kekurangan layar. Anda tahu berapa radio dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah layar Indonesia yang kita punya? 1:500.000,” katanya pula.

Dengan demikian, katanya lagi, Indonesia membutuhkan 10.000 layar bioskop sehingga film-film karya anak bangsa dapat terdistribusi dan dinikmati masyarakat Indonesia secara luas.

Pihaknya pun mendukung usulan Ketua Umun Persatuan Artis Film Indonesia 1956 atau Parfi ‘56 Marcella Zalianty yang mendorong agar bioskop independen di berbagai wilayah di Indonesia dapat tercipta lebih luas.

Amin menyebut, dalam menghadirkan bioskop-bioskop di berbagai daerah tidak selalu membangun gedung baru melainkan dapat memanfaatkan gedung-gedung yang tidak lagi dimanfaatkan, misalnya saja gedung kantor pos yang dapat disulap menjadi bioskop dengan kapasitas 50-100 penonton.

Dengan demikian sejumlah film-film Indonesia berbagai genre dapat terdistribusi dan mampu menggeliatkan perekonomian daerah. Upaya ini, menurutnya tak dapat semuanya dilakukan oleh pemerintah, pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk swasta dalam menghadirkan bioskop di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, kehadiran bioskop-bioskop di berbagai daerah di Indonesia agar film-film Indonesia dapat terdistribusi secara luas.

“Kalau saja kita mengejar lebih banyak bioskop-bioskop. Nah saat ini kita tahu bahwa paling banyak penonton hanya 10 juta, padahal dari 280 juta penduduk Indonesia melalui satu regulasi-regulasi mendorong agar pemerintah daerah, pengusaha daerah mendapatkan insentif pajak atau apa pun juga membuka bioskop di kabupaten/kota,” katanya lagi.
Baca juga: Menparekraf menginginkan kebangkitan industri perfilman Belitung
Baca juga: Keterlibatan pemerintah perkokoh industri film Indonesia