Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor, Menteri Bahlil menjelaskan, disertasi yang dirinya ambil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.
Dari hasil penelitiannya menunjukkan ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut antara lain ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pascatambang.
Dari disertasinya, Menteri Bahlil merekomendasikan adanya reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Dirinya juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas (satgas) yang dapat menjalankan implementasi kebijakan hilirisasi yang lebih efektif.
Adapun sidang promosi doktor tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi, dan tokoh nasional di antaranya Wakil Presiden RI Maruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Abu Rizal Bakrie, para legislator, serta beberapa tokoh lainnya.
Baca juga: Sosok Bahlil Lahadalia, menteri Jokowi yang masuk radar Prabowo
Baca juga: Bahlil: Hilirisasi mesin pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Menteri Bahlil sebut hilirisasi jalan menuju Indonesia Emas 2045