Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 2013 merupakan cerminan kinerja seluruh jajaran.

"Penilaian yang diberikan oleh BPK itu menunjukkan bagaimana kinerja semua jajaran Pemprov DKI selama ini, baik para pejabat maupun para pegawainya," kata Basuki usai Rapat Paripurna Istimewa tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI 2013 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut pria yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu, penilaian dari BPK menggambarkan kinerja para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

"Dari penilaian dan temuan-temuan BPK itu, kita bisa lihat mana saja SPKD atau pimpinan SKPD yang jujur dan tidak jujur, dan mana yang memiliki kinerja bagus dan tidak bagus," ujar Basuki.

Di samping itu, dia menuturkan, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2013 juga mencerminkan kinerja seluruh pegawai.

"Berdasarkan opini BPK itu juga kita bisa mengetahui bagaimana kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, yang ternyata masih ada yang berani melakukan penyelewengan anggaran dan lain-lain," kata Basuki.

Sebagai kesimpulan, dia mengungkapkan, penilaian yang diberikan oleh BPK tersebut merupakan kado atau hadiah yang buruk untuk Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-487 yang akan jatuh pada Minggu (22/6).

"Jadi, bisa dibilang ini (penilaian BPK) merupakan kado ulang tahun Jakarta, yaitu kenyataan bahwa kinerja para pejabat dan pegawai DKI masih tidak bagus. Ini harus diketahui," ungkap Basuki.

BPK RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2013.

Penilaian tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penilaian yang diperoleh selama dua tahun sebelumnya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(R027/S023)