Kemenkes dukung operasi bedah jantung di RSUD JP Wanane Sorong

Sorong (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung tindakan intervensi bedah jantung di RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Sorong, Selasa, menjelaskan kehadiran pelayanan operasi jantung di Papua Barat Daya merupakan salah satu strategi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah Papua khususnya di Papua Barat Daya.
Sebab, kata dia, penyakit jantung menjadi penyumbang angka kematian tertinggi nomor dua di Indonesia dengan jumlah kasus tiap tahunnya sebanyak 300 ribu jiwa bahkan hingga tiga kali lipat.

"Kasus penyakit jantung tersebar di seluruh daerah, tetapi penanganannya terpusat di Jawa, kemudian masyarakat perlu mengeluarkan banyak biaya untuk berobat di Jawa," jelas dia.

"Dengan adanya pelayanan intervensi jantung di RSUD JP Wanane, maka pusat pelayanan jantung sudah bisa dilakukan di rumah sakit itu. Sehingga ke depan pasien jantung yang membutuhkan intervensi tidak perlu pergi jauh ke luar daerah," ujar dia.

Dia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong, yang telah merealisasikan program kerja sama pelayanan intervensi jantung dengan RS Jantung Harapan Kita.

Berkaitan dengan itu, Menkes mewajibkan seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia untuk memiliki fasilitas cath lab dan mampu melakukan intervensi nonbedah (kateterisasi) atau pasang ring.

"Minimal satu rumah sakit di 34 provinsi juga harus mampu melakukan intervensi bedah jantung terbuka supaya penanganan penyakit jantung bisa lebih optimal dari sebelumnya," ujar dia.

Dia mengisahkan bahwa sejak awal dilantik menjadi Menteri Kesehatan, baru 44 rumah sakit di 514 kabupaten kota melakukan kateterisasi.

"Namun, sekarang sudah ada 197 rumah sakit. Kemudian untuk intervensi bedah jantung terbuka saat ini sudah bisa dilakukan di 23 provinsi, termasuk di Papua Barat Daya,” beber dia.