Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Achmad Gunawan Widjaksono menyatakan visi dan misi dari hasil diskusi yang dilaksanakan ini diharapkan bisa mewujudkan sinkronisasi prosedur perusahaan.
"Pemerintah daerah diharapkan bisa mengambil langkah kebijakan terkait perusahaan yang berpotensi membuang limbah B3 industri sembarangan," katanya di Cikarang, Senin.
Dia mengatakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah senyawa kimia yang bisa menimbulkan masalah bagi perusahaan dan pekerja sehingga pengelola kawasan harus lebih berhati-hati terkait manajemen darurat, praktik baik mempertahankan perusahaan serta menyusun kondisi darurat jika diperlukan.
"Perusahaan yang membuang limbah sembarangan akan mendapatkan sanksi hukum terutama limbah B3 industri yang membahayakan baik untuk perusahaan maupun pekerja. Diskusi ini diharapkan melahirkan visi misi terbaik bagi pemerintah daerah dalam memberlakukan kebijakan," katanya.
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan penanganan tanggap darurat pengelolaan limbah B3 membutuhkan perhatian serius dari seluruh unsur terkait seiring dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi turut berdampak pada peningkatan risiko berbahaya jenis limbah tersebut.
"Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat kapasitas kita dalam mencegah dan menanggulangi dampak yang diakibatkan limbah B3 di berbagai perusahaan," katanya.
Dirinya berharap pertemuan ini tidak hanya meningkatkan sinergi antarunsur dan negara melainkan juga memperkuat kapasitas pengelola kawasan industri terutama di Kabupaten Bekasi dalam mencegah serta menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan kimia berbahaya dan limbah B3.
Baca juga: Pemprov DKI tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman limbah B3
"Saya berharap dengan pelatihan, simulasi dan diskusi tanggap darurat ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan serta masyarakat dalam menghadapi potensi insiden akibat limbah B3. Apabila terjadi keadaan darurat, kita mampu memberikan respons cepat, tepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif," ucapnya.
Kegiatan lokakarya ini terselenggara atas inisiasi Basel, Rotterdam and Stockholm Secretariat (BRS Secretariat) di bawah Unit Gabungan Lingkungan Hidup/Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), yang juga dikenal sebagai Unit Gabungan UNEP/OCHA (JEU).
Perwakilan Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention Secretariat Francesca Cenni mengaku tidak mudah mengatasi pengelolaan limbah B3 di negara dengan perusahaan industri terbesar namun melalui lokakarya ini pihaknya ingin memberikan edukasi terhadap penanganan limbah yang membahayakan lingkungan sekitar.
Dirinya juga menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian khusus dari badan otoritas dunia PBB terkait mekanisme kondisi tanggap darurat dalam mencegah pembuangan limbah industri dan kasus darurat lain.
"Workshop ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang kasus-kasus darurat di perusahaan industri dan melibatkan para pengelola perusahaan untuk ikut andil memahami tanggap darurat guna mencegah pembuangan limbah industri," kata dia.
Baca juga: Dedi Mulyadi canangkan pengelolaan sampah dan limbah B3 di daerah
Baca juga: Wapres kunker ke Jatim, tinjau pengolahan limbah B3 dan buka halaqoh