Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal jatah menteri pada kabinet pemerintahan mendatang.

"Kita semua serahkan kepada Pak Prabowo," kata Bahlil di Jakarta, Senin, setelah menghadiri acara Repnas National Conference.

Bahlil tidak menyebutkan jatah menteri yang didapatkan Partai Golkar pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menegaskan bahwa penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden sehingga partainya tidak mau ikut campur dan menyerahkan semua kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kita serahkan semuanya karena itu hak prerogatif presiden terpilih," tuturnya.

Baca juga: Waketum Golkar syukuri bila partainya dapat jatah tujuh kursi menteri

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengucapkan syukur alhamdulillah ketika merespons kabar partainya yang disebut akan mendapatkan jatah tujuh kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, Adies menyerahkan keputusan soal penyusunan kabinet kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.

"Saya cuma bisa bilang alhamdulillah kalau begitu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (11/9).

Baca juga: Golkar bantah "tukar guling" kursi Ketua MPR dengan jatah menteri

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi kursi menteri yang didapat Partai Golkar pada kabinet pemerintahan mendatang karena pihak yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah Tuhan, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan ketua umum kami Pak Bahlil, hanya mereka berdua dan Allah-lah yang tahu kan. Kami belum tahu," ucapnya.

Dia pun meminta publik untuk menunggu kepastian tersebut dari Prabowo Subianto yang akan mengumumkan langsung susunan kabinetnya setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: PKS tak targetkan kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo
Baca juga: Golkar sudah setor nama untuk isi kabinet pemerintahan mendatang