KKP perkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lewat PKS
14 Oktober 2024 14:16 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) menjelaskan potensi dan peluang pasar sektor kelautan dan perikanan kepada Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alexandra Askandar (kedua kanan) saat acara Penanandatangan MoU kerja sama antara KKP dengan stakeholder yang digelar di Jakarta, Senin (14/10/2024). ANTARA/HO-KKP
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan lewat penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Polri serta PT Bank Mandiri Persero Tbk.
"KKP tidak bisa bekerja sendiri dengan luas Indonesia yang begitu besar, ada 17.504 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual. Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi tidak bisa menjangkau yang lebih detail lagi karena sedang dalam tahap pembangunan yang lebih baik lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.
Lewat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga dan instansi tersebut, diharapkan mampu mendukung implementasi program ekonomi biru pada waktu mendatang.
Adapun lima kebijakan ekonomi biru yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan yaitu bulan cinta laut.
Kerja sama KKP dengan para mitra ini meliputi kerja sama baru dan juga kerja sama untuk melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan sebelumnya.
Baca juga: KKP buka 30 lokasi tingkatkan pelayanan perizinan di tempat
Baca juga: KKP catat perizinan berusaha aktif sebanyak 14.386 kapal perikanan
Adapun dengan Bakamla, KKP berkolaborasi terutama dalam pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
"KKP dan Bakamla telah menggelar patroli dan operasi bersama dalam rangka pengawasan dan pencegahan IUU Fishing serta penguatan pengawasan di laut dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota," jelasnya.
Sedangkan KKP dan BKKBN bekerja sama mendorong konsumsi ikan keluarga di wilayah pesisir untuk mencegah stunting dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender.
Lebih lanjut KKP dan Bank Mandiri juga berkolaborasi untuk pemanfaatan produk dan pelayanan jasa perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kelautan dan perikanan serta program CSR dalam mendukung program Kampung Nelayan dan Kampung Budi Daya.
Sementara kerja sama KKP dengan Polri meliputi bantuan pengamanan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.
Ia pun berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi kemitraan ini bisa mendukung potensi sektor kelautan dan perikanan menguasai pasar global di masa depan.
Baca juga: KKP dukung program MBG dongkrak asupan gizi dan ekonomi
Baca juga: Menteri KKP: Ikan marlin berpotensi dikembangkan sebagai budi daya
"KKP tidak bisa bekerja sendiri dengan luas Indonesia yang begitu besar, ada 17.504 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual. Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi tidak bisa menjangkau yang lebih detail lagi karena sedang dalam tahap pembangunan yang lebih baik lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.
Lewat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga dan instansi tersebut, diharapkan mampu mendukung implementasi program ekonomi biru pada waktu mendatang.
Adapun lima kebijakan ekonomi biru yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan yaitu bulan cinta laut.
Kerja sama KKP dengan para mitra ini meliputi kerja sama baru dan juga kerja sama untuk melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan sebelumnya.
Baca juga: KKP buka 30 lokasi tingkatkan pelayanan perizinan di tempat
Baca juga: KKP catat perizinan berusaha aktif sebanyak 14.386 kapal perikanan
Adapun dengan Bakamla, KKP berkolaborasi terutama dalam pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
"KKP dan Bakamla telah menggelar patroli dan operasi bersama dalam rangka pengawasan dan pencegahan IUU Fishing serta penguatan pengawasan di laut dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota," jelasnya.
Sedangkan KKP dan BKKBN bekerja sama mendorong konsumsi ikan keluarga di wilayah pesisir untuk mencegah stunting dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender.
Lebih lanjut KKP dan Bank Mandiri juga berkolaborasi untuk pemanfaatan produk dan pelayanan jasa perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kelautan dan perikanan serta program CSR dalam mendukung program Kampung Nelayan dan Kampung Budi Daya.
Sementara kerja sama KKP dengan Polri meliputi bantuan pengamanan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.
Ia pun berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi kemitraan ini bisa mendukung potensi sektor kelautan dan perikanan menguasai pasar global di masa depan.
Baca juga: KKP dukung program MBG dongkrak asupan gizi dan ekonomi
Baca juga: Menteri KKP: Ikan marlin berpotensi dikembangkan sebagai budi daya
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Tags: