Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim menginginkan pemotongan anggaran yang terjadi di banyak kementerian termasuk Kementerian Perumahan Rakyat harus tepat agar hak perumahan rakyat tetap terjaga.

"Tidak boleh memotong anggaran dalam hal pemenuhan hak dasar pemenuhan perumahan bagi warga negara," kata Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut politisi Fraksi PKS itu, Kemenpera jangan sampai melakukan pemotongan anggaran untuk perumahan swadaya.

Hal itu, ujar dia, karena program tersebut merupakan program peningkatan fasilitasi dan simulasi peningkatan kualitas perumahan.

"Karena itu carikan alternatif pemotongan dari program yang lain," katanya.

Kemenpera yakin untuk terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu upaya mengatasi masalah perumahan di Tanah Air.

"Secara umum program BSPS Kemenpera tahun lalu sudah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat," kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari.

Untuk itu, menurut Jamil, Kemenpera pada 2014 juga akan melanjutkan program BSPS guna meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu agar lebih layak huni.