PBB, New York (ANTARA News) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Senin menyetujui pencalonan Pangeran Yordania, Zeid al-Hussein, sebagai ketua hak asasi manusia (HAM) berikutnya, yang menjadikannya Muslim dan bangsa Arab pertama yang memegang jabatan itu.

Diplomat tinggi, saat ini Duta Besar Amman untuk PBB, akan mengambil alih sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia pada 1 September, menggantikan Navi Pillay dari Afrika Selatan.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menominasikan Zeid, yang memegang gelar PhD dari Universitas Cambridge, untuk mandat empat tahun pekan lalu.

Secara luas dihormati, Zeid meningkatkan perdamaian dan keadilan internasional serta memainkan peran penting dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Selama lebih dari dua tahun, ia memimpin perundingan yang kompleks mengenai unsur-unsur pelanggaran individu untuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang kejahatan.

Dalam reaksi pertama, Zeid mengatakan kepada Majelis Umum ia "sangat terhormat oleh kepercayaan yang diberikan", dan mencatat dia akan menjadi komisaris tinggi pertama dari benua Asia, serta dunia Arab dan Muslim.

"Ini mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk memajukan hal ini di benua itu serta di bagian lain dunia, mempertimbangkan independensi dan mandat komisaris tinggi," katanya, menambahkan dalam pidato singkat dalam bahasa Arab.

Zeid saat ini merupakan orang Yordania di Dewan Keamanan PBB, di mana Amman memiliki jangka waktu dua tahun. Ia juga duta negaranya di Amerika Serikat dan Meksiko.

Zeid menikah dan memiliki tiga anak.

Pangeran Zeid, lulusan Johns Hopkins University dan Cambridge University, sebelumnya menjabat sebagai duta besar Jordan untuk Amerika Serikat dan Meksiko. Dia juga petugas urusan politik di UNPROFOR, misi penjaga perdamaian PBB di bekas Yugoslavia selama konflik Balkan.

Para diplomat Yordania yang akan menggantikan Pangeran Zeid sebagai Duta Besar Amman di PBB adalah Dina Kawar, yang akan menjadi perempuan keenam untuk memimpin satu delegasi di Dewan Keamanan PBB.

Yordania akan berada di dewan 15 negara sampai akhir tahun 2015.

(H-AK)