Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim itu, kata dia, di Jakarta, Senin, tergantung kemauan politik pemimpinnya dan bukanlah kesadaran kolektif orang-orang di belakang dia.
"Kalau ada pemimpin yang menyebut akan membangkitkan lagi kemaritiman Indonesia maka kita semua harus sama-sama mengawasinya karena itu janji dia, kalau tidak, dia berkhianat," kata Retraubun.
Dia bicara di hadapan ratusan anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Utara.
Dengan membangun Tol Laut, Retraubun percaya niscaya akan perubahan secara sistematis ke arah yang lebih baik di berbagai bidang di Indonesia akan terjadi.
"Tapi saya tahu ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Setiap ada pencapresan isu kemaritiman selalu dijual kok, oleh sebab itu, Iperindo harus menjalankan fungsinya sebagai kontrol dari pemerintah," kata dia.
"Saya yakin Jokowi tidak paham membumikan apa yang dia ucapkan. Oleh sebab itu, pemerintah nantinya harus membina organisasi seperti Iperindo ini, bukannya malah dibinasakan," katanya.
Mewujudkan kemaritiman Indonesia, menurut Alex bisa dilakukan dengan tiga cara yakni memanfaatkan, menggunakan dan mengamankan laut di Indonesia.
Sayang, tiga hal itu belum dilakukan pemerintahan setelah Soekarno yang mampu mengamankan perairan Indonesia sehingga TNI AL (dahulu ALRI) sangat ditakuti.
"Negeri ini belum maritim, buktinya kita masih impor ikan. Kalau ada yang menyebut Indonesia negara maritim, itu maritim sontoloyo karena dengan perairan laut yang seabreg-abreg ini membawa barang dengan peti kemas ke Tiongkok jauh lebih murah daripada ke Papua," katanya.
Untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar maritim, Retraubun menilai salah satunya dengan kehadiran pemerintah yang berpihak pada pengusaha perkapalan dan pelayaran nasional.
"Kita perlu satu barisan kebijakan nasional yang mampu membuat orang-orang lebih bersemangat membangun industri maritim dengan dukungan insentif, perpajakan," kata dia.
"Sejauh ini Kementerian Perindustrian sudah mendukung, tinggal urusan pajak yang ada di Kementerian Keuangan sana," katanya.
"Kalau ada pemimpin yang menyebut akan membangkitkan lagi kemaritiman Indonesia maka kita semua harus sama-sama mengawasinya karena itu janji dia, kalau tidak, dia berkhianat," kata Retraubun.
Dia bicara di hadapan ratusan anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Utara.
Dengan membangun Tol Laut, Retraubun percaya niscaya akan perubahan secara sistematis ke arah yang lebih baik di berbagai bidang di Indonesia akan terjadi.
"Tapi saya tahu ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Setiap ada pencapresan isu kemaritiman selalu dijual kok, oleh sebab itu, Iperindo harus menjalankan fungsinya sebagai kontrol dari pemerintah," kata dia.
"Saya yakin Jokowi tidak paham membumikan apa yang dia ucapkan. Oleh sebab itu, pemerintah nantinya harus membina organisasi seperti Iperindo ini, bukannya malah dibinasakan," katanya.
Mewujudkan kemaritiman Indonesia, menurut Alex bisa dilakukan dengan tiga cara yakni memanfaatkan, menggunakan dan mengamankan laut di Indonesia.
Sayang, tiga hal itu belum dilakukan pemerintahan setelah Soekarno yang mampu mengamankan perairan Indonesia sehingga TNI AL (dahulu ALRI) sangat ditakuti.
"Negeri ini belum maritim, buktinya kita masih impor ikan. Kalau ada yang menyebut Indonesia negara maritim, itu maritim sontoloyo karena dengan perairan laut yang seabreg-abreg ini membawa barang dengan peti kemas ke Tiongkok jauh lebih murah daripada ke Papua," katanya.
Untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar maritim, Retraubun menilai salah satunya dengan kehadiran pemerintah yang berpihak pada pengusaha perkapalan dan pelayaran nasional.
"Kita perlu satu barisan kebijakan nasional yang mampu membuat orang-orang lebih bersemangat membangun industri maritim dengan dukungan insentif, perpajakan," kata dia.
"Sejauh ini Kementerian Perindustrian sudah mendukung, tinggal urusan pajak yang ada di Kementerian Keuangan sana," katanya.