Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebutkan adopsi sistem mobile goverment perlu diterapkan di banyak lembaga pemerintah untuk menyukseskan kebijakan publik.

"Saya kira kehadiran teknologi juga memunculkan satu konsep yang disebut juga dengan mobile goverment. Dimana pemerintah didorong untuk mengadopsi berbagai platform media seperti media sosial untuk komunikasi publik," kata Nezar di Yogyakarta, Jumat.

Sistem mobile goverment menurut The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada laporannya di 2021 dijelaskan membawa tiga manfaat.

Baca juga: Kemenkominfo intensifkan publikasi kemajuan IKN kepada masyarakat

Baca juga: Kemenkominfo apresiasi media komunikasi publik pemerintah

Tiga manfaat itu di antaranya mendiversifikasi wadah komunikasi publik pemerintah, memperluas cakupan penyebaran informasi melalui pengikutsertaan kelompok marjinal, dan menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Agar dapat efektif, pemerintah yang mengadopsi mobile goverment tetap harus memperhatikan gaya komunikasinya agar kebijakan publik tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

"Apakah dia akan menggunakan art of governance, yaitu bagaimana kita bisa meyakinkan orang tanpa paksaan atau memakai cara klasik, koersif supaya orang patuh. Tutup semua alternatif-alternatif sehingga hanya ada satu jalan dan orang mau tidak mau harus mengikuti itu. Dengan geopolitik saat ini pendekatan klasik bisa saja muncul lagi," katanya.

Nezar mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan adaptasi mobile goverment agar menjadi lebih baik dalam mengkomunikasikan kebijakan publik.

Menurut dia hal itu dapat dicapai berkaca pada keberhasilan yang sudah pernah terjadi pada saat kebijakan publik diterapkan saat masa-masa pandemi COVID-19.

"Kita ada dalam suatu lanskap masyarakat yang terdigitalisasi, kita pernah menggunakan satu platform yang meyakinkan kita dalam transformasi digital di layanan publik adalah mungkin. Kita ada pengalaman dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi," kata Nezar.

Dengan aplikasi itu pada saat COVID-19, menurut Nezar masyarakat Indonesia cukup terbantu untuk mendapatkan banyak akses informasi baik dari perawatan untuk penyakit, informasi pembatasan sosial, hingga mendapatkan informasi vaksin.

Meski awalnya aplikasi itu mendapatkan sambutan yang kurang hangat namun lambat laun seiring pengembangan dan perbaikan sistem, aplikasi itu terbukti dapat diandalkan.

"Itu artinya ada proses-proses digitalisasi yang membantu masalah-masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya," tutup Nezar.

Baca juga: Kemenkominfo gandeng GCSI untuk tangani disinformasi

Baca juga: Kemenkominfo buka konsultasi publik penggunaan SFR untuk komunikasi

Baca juga: Strategi komunikasi Kemenkominfo agar IKN makin dikenal