Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa dokumen berisi daftar nomenklatur kementerian yang menjadi mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI sebagaimana beredar di publik masih berupa simulasi.

"Itu masih sebagian daripada simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi-simulasi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian yang akan menjadi mitra kerja AKD di DPR RI.

"Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasi-nya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, bahkan simulasi mungkin kami (DPR RI) sampai 14 komisi kami siapkan," ujarnya.

Dia lantas berkata, "Jadi beberapa (komisi) yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi."

Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.

"Kan banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan. Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru, berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain," ucapnya.

Dia menyebut simulasi itu juga dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam mengakomodasi jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang diwacanakan akan bertambah.

Baca juga: Anggota DPR sebut jumlah komisi bakal bertambah jadi 13 komisi

Baca juga: Dasco taksir jumlah komisi akan berjumlah 12 hingga 13

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Jumlah komisi final diumumkan pada 14 Oktober

"Misalnya, kementeriannya begini, kami sudah siap. Kalau kementeriannya seperti kemarin itu yang bocor, ya kami siapkan 13 (komisi). Kalau kementerian yang berubah, kami siapkan 12 (komisi), kalau tetap kami siapkan 11 (komisi). Atau lebih dari itu, kami siapkan 14 (komisi). Jadi itu kan masih digodok semua, yang penting DPR siap," tuturnya.

Dia mengaku pihaknya kemungkinan akan memperoleh susunan final nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan AKD di DPR RI dalam beberapa hari ke depan.

"Mudah-mudahan pas satu (hingga) dua hari ini," kata dia berharap.

Sebelumnya, Kamis (10/10), terdapat dokumen terkait gambaran nomenklatur mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari 13 komisi dan Badan Anggaran, berdasarkan informasi yang diterima ANTARA.

Dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca juga: Waka DPR: Akan ada 13 komisi dan penambahan badan