Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Darat (AD) memastikan telah melengkapi seluruh kebutuhan operasional Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang bertugas di lima wilayah rawan konflik.

Hal tersebut dilakukan agar personel Yonif PDR dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengembangan ekonomi warga setempat dengan maksimal.

"Operasional berkaitan dengan material juga sudah diperlengkapi. Seperti alutsista juga sudah dilengkapi. Untuk masing-masing perorangan sesuai dengan jabatannya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Kamis.

Wahyu menjelaskan, pemenuhan kebutuhan personel itu telah dilakukan sejak Yonif terbentuk pada Rabu (2/9) lalu.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara bertahap lantaran medan yang cukup jauh dan sulit dijangkau kendaraan.

Namun demikian, Wahyu mengaku saat ini seluruh kebutuhan seperti alutsista hingga alat bertani untuk membantu warga memperkuat ketahanan pangan sudah tersedia.

Walaupun sebagian besar kebutuhan personel telah terpenuhi, Wahyu mengaku masih ada beberapa kebutuhan dasar yang masih dalam proses pembuatan seperti lokasi markas hingga peralatan administratif lainnya.

Namun demikian, Wahyu yakin fasilitas yang belum terpenuhi itu akan dimiliki seluruh jajaran Yonif PRD dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan yang dua di antaranya tersebar di Provinsi Papua, dua di Papua Selatan, dan satu di Papua Barat Daya, Rabu (2/10).

Lima batalyon penyangga itu mencakup Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri bermarkas di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya bermarkas di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Berikutnya, Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha bermarkas di Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha bermarkas di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; dan terakhir Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya.

Lima batalyon itu masing-masing diperkuat oleh 691 prajurit.

Panglima TNI menjelaskan batalyon penyangga itu punya tugas yang spesifik, yaitu mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Oleh karena itu, mereka bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi.

"Batalyon-batalyon ini di bawah komando daerah militer (kodam), ada Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Batalyon ini punya spesifikasi untuk ada batalyon konstruksi, ada batalyon produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan membantu," kata Panglima TNI.