Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi mengungkapkan sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari daerah bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis Indonesia.

Ia menjabarkan, pemerintah dapat berperan dalam memanfaatkan potensi ini dengan memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis untuk putra-putri daerah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, oleh negara mereka akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang masih kekurangan dokter spesialis.

"Perlu peranan dari negara untuk kemudian SDM yang disekolahkan spesialis ini adalah SDM yang memang akan ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan dokter spesialis," kata Adib dalam gelar wicara di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat pada Kamis.

Namun, distribusi lulusan pendidikan dokter spesialis ke daerah juga perlu disokong oleh penyediaan infrastruktur dan peralatan medis yang memadai. Menurut Adib, sumber daya manusia dan sarana prasarana adalah dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan kesehatan.

"Kita tidak bisa hanya mengkonsentrasikan dari sisi aspek kebutuhan alatnya saja atau infrastruktur saja, tapi kita juga harus melihat dari aspek SDM. Jadi ini kan harus ada balance antara SDM dengan infrastruktur," ujar dia.

Adib juga menyinggung pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara terpusat oleh pemerintah dapat mendorong pemerataan distribusi dokter di Indonesia, termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih kekurangan ahli medis.

"Pengelolaan SDM ini harus sentralisasi, negara yang harus mengelola sehingga nanti pendistribusiannya itu bisa dikelola oleh pusat dan kemudian pusat bisa mendistribusikan dokter dimana pun tempatnya," imbuhnya.

Ia mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis dalam hal pengelolaan SDM kesehatan yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan distribusi ke daerah.

"Indonesia ini kan adalah negara kepulauan jadi mengambil sebuah kebijakan strategis di dalam pengelolaan SDM atau tata kelola tenaga medis dan kesehatan tidak hanya kita sekedar bicara jumlah tapi kita harus membuat sebuah kebijakan terkait permasalahan distribusi juga," kata Adib.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya SOP untuk cegah kasus perundungan di PPDS
Baca juga: IDI ingatkan dokter influencer sampaikan informasi berbasis bukti
Baca juga: Penyediaan kontrasepsi remaja perlu libatkan unsur budaya dan agama
Baca juga: IDI sebut pengelolaan SDM terpusat dorong pemerataan distribusi dokter