Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama menutup lembaran kiprah dalam layanan keagamaan pada 10 tahun periode Pemerintahan Joko Widodo dengan menggelar "Festival Religion" di Jakarta pada Rabu malam.

Ajang tersebut sekaligus menjadi awal bagi lembaran baru layanan umat beragama di Indonesia pada periode kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam 10 tahun masa bakti Presiden Joko Widodo, banyak capaian yang telah diraih Kementerian Agama. Perjalanan waktu mengantarkan Kemenag pada proses transformasi berkesinambungan, baik pada aspek layanan keagamaan maupun layanan pendidikan agama dan keagamaan, hingga menjadi lebih tangguh dan unggul.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengistilahkan capaian keberlanjutan 10 tahun Kemenag dalam tiga kata kunci yakni Faster, Better, dan Stronger.

Yaqut menggarisbawahi kata berkelanjutan karena setidaknya ada tiga Menteri Agama dalam periode 10 tahun Presiden Joko Widodo. Dua pendahulunya adalah Lukman Hakim Saifuddin dan Fachrur Razi. Ketiganya diikat pada kesamaan untuk terus merawat kerukunan umat dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

"Cerita kita hari ini tidak lahir dari ruang hampa sejarah. Apa dan siapa kita saat ini dengan seluruh capaian yang kita miliki adalah rangkaian dari sejarah panjang kementerian ini, di mana setiap orang dalam periode yang berbeda-beda, telah meletakkan bata capaian masing-masing," kata Menag.

Menag menyebut capaian yang ditorehkan dalam 10 tahun terakhir ini atas keberlanjutan dari para pendahulunya. Kemenag terus bertumbuh dan belajar untuk melakukan terobosan dan inovasi.


Faster

Faster berarti lebih cepat. Dalam konteks Kementerian Agama menunjukkan proses yang semakin cepat dalam pelayanan umat. Menurut Menag, hal ini tidak terlepas dari sejumlah terobosan Kemenag dalam pelayanan publik.

Sebagai contoh, Pusaka SuperApps yang dirilis pada 25 November 2022, menjadikan layanan Kemenag dalam satu genggaman. Kini hampir seluruh layanan online Kemenag terintegrasi ke dalam Pusaka yang didesain ramah difabel.

Percepatan yang signifikan juga terjadi dalam layanan sertifikasi halal. Sejak 2019--2024, layanan sertifikasi halal menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal. Kecepatan ini dicapai karena durasi rerata layanan sertifikasi halal juga makin pendek, 8--11 hari.

Akselerasi layanan sertifikasi halal juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Sampai saat ini, setidaknya ada lebih dari 120 ribu orang terlibat di dalamnya, baik sebagai auditor halal, penyelia halal, maupun pendamping Proses Produksi Halal (PPH).

"Alhamdulillah, Kemenag yang faster juga berbuah apresiasi. KemenPANRB pada 2023 mendaulat Kemenag sebagai kementerian dengan Pelayanan Publik Terbaik. Tahun ini, KemenPANRB kembali mengapresiasi Kemenag sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik," kata Menag.


Better

Better berarti layanan Kemenag terus membaik. Setidaknya tercermin pada dua sektor, penyelenggaraan ibadah haji, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pendidikan agama dan keagamaan. Dalam periode Pemerintahan Joko Widodo, ada sembilan kali penyelenggaraan ibadah haji.

Empat penyelenggaraan pertama, diganjar dengan indeks kepuasan jamaah haji yang “Memuaskan”, sedangkan lima yang terakhir “Sangat Memuaskan” berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik.

Revitalisasi 1.206 Kantor Urusan Agama (KUA) juga berdampak pada semakin membaiknya layanan umat. Selain sarana prasarana yang semakin memadai, layanan KUA ditopang proses digitalisasi dan sistem online.

Akses publik makin mudah dan efisien. Hal ini terkonfirmasi dari indeks kepuasan warga terhadap layanan KUA yang mencapai 83,26 atau kategori tinggi.

Pada aspek pendidikan agama dan keagamaan, saat ini madrasah menjadi pilihan utama para siswa dan warga. Hal ini tidak terlepas dari prestasi para siswa madrasah yang membanggakan.

"Bahkan, sekolah peraih medali terbanyak pada Olimpiade Sains 2024 adalah madrasah, tepatnya MAN 2 Kota Malang," kata Yaqut.

Kepercayaan publik yang meningkat terkonfirmasi dari lebih dari 40 penegerian madrasah. Bahkan, baru-baru ini usul penegerian 39 madrasah dan 10 satuan Pendidikan Keagamaan Kristen juga sudah disetujui Kementerian PANRB. Kemenag juga telah meresmikan Dhammasekha sebagai Pendidikan Keagamaan Buddha Formal di Indonesia.

Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri juga meningkat hingga 160 persen, dari tujuh menjadi 18 PTKN yang saat ini terakreditasi Unggul.

Sejurus dengan itu, transformasi kelembagaan PTKN juga terus berlangsung. Tercatat ada 18 institut yang bertransformasi menjadi universitas dan 13 sekolah tinggi menjadi institut.

Kemenag juga mendirikan UIN Siber Syekh Nurjati dan menjadikan universitas Islam negeri siber pertama. Saat ini, terdapat 4.200 mahasiswa terlayani melalui program jarak jauh, di mana separuhnya mendapatkan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB).

Untuk penguatan ekonomi, Kemenag menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Saat ini ada 3.600 pesantren binaan yang telah menghasilkan 432 badan usaha milik pesantren.

Kediklatan di Kementerian Agama juga semakin efektif dan efisien dengan adanya MOOC Pintar. Sejak diluncurkan pada 2022, tercatat ada 1.332.907 peserta yang mendapat layanan kediklatan. Padahal, jika dilakukan secara manual tatap muka, kediklatan ini hanya bisa menjangkau 70.000 peserta per tahun.

Berkembang menjadi lebih baik mensyaratkan kerukunan umat. Untuk merawatnya, Kemenag melakukan penguatan moderasi beragama.

Hasilnya, indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam lima tahun terakhir yang masuk kategori tinggi (60.01–80.00), yaitu: 67,46 (2020); 72,39 (2021); 73,09 (2022); 76,02 (2023); dan 76,47 (2024). Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu, Indeks Kesalehan Sosial masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, yaitu 82,53 (2020); 83,92 (2021); 84,55 (2022); 82,59 (2023); dan 83,83 (2024).


Stronger

Stronger menggambarkan Kementerian Agama yang secara kelembagaan semakin kuat. Ada sejumlah indikasi dan itu secara umum justru berangkat dari penilaian pihak eksternal.

Sejak 2018--2023, reformasi birokrasi Kemenag mendapat kriteria BB (Sangat Baik). Hal ini berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB. Indeksnya berada pada rentang 74,02 di 2018 dan 78,18 di 2023.

Sejak 2016 sampai sekarang atau sembilan kali berturut-turut, Kementerian Agama juga mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian PANRB juga memberi penghargaan atas implementasi transformasi digital di Kementerian Agama. Pada evaluasi 2023, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenag masuk kriteria Sangat Baik dengan nilai 3,58. Kementerian Agama pada 2023 juga didaulat sebagai badan publik informatif oleh Komisi Informasi Pusat.

Pada aspek pencegahan korupsi, KPK menempatkan Kemenag pada peringkat II kementerian/lembaga dalam Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tertinggi.

Lembaga anti-rasuah ini memberi nilai 91,13 kepada Kementerian Agama. Terbaru, Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Agama dinilai Baik berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Badan Pusat Statistik.

Editor: Achmad Zaenal M