Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) harus menjadi pemecah masalah bukan menambah persoalan.

"KAHMI harus menjadi tempat berbuat banyak, bukan ngomong banyak. Kita sudah banyak yang ngomong banyak, tetapi sedikit yang aksi. Satu-persatu persoalan harus dipecahkan," ujar Muhadjir dalam Webinar yang diinisiasi KAHMI, Kamis.

Muhadjir mengatakan tantangan Indonesia saat ini adalah banyaknya pekerja semu. Artinya, ada kelompok masyarakat yang bekerja serabutan, tanpa memiliki pekerjaan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mencontohkan seseorang di suatu desa memiliki sawah sebanyak satu hektare. Dari satu hektare sawah itu terdapat hingga 20 penggarap. Kasus ini disebut Muhadjir sebagai pekerja semu.

Baca juga: Pemerintah pantau agar kelas menengah tak terus merosot menjadi miskin

Di samping itu, banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Mereka banyak bekerja di sektor informal, padahal kemampuan mereka mumpuni untuk menangani suatu bidang.

"Tantangan ke depan tidak mudah, tetapi bukan berarti kita menghindar tetapi harus kita selesaikan. Jangan hanya kita kritik tapi tidak melakukan sesuatu," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Habib Idrus Salim Al Jufri meminta pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran agar menjadikan penciptaan lapangan kerja menjadi program prioritas pemerintahan periode 2024–2029.

Menurut Habib, penciptaan lapangan kerja bernilai penting, mengingat maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai deflasi lima bulan beruntun.

Baca juga: Mahfud: KAHMI bisa beda pilihan, tapi tetap satu ide bangun bangsa

"Situasi ekonomi kita harus diakui tidak dalam kondisi yang diharapkan. Gelombang PHK dan turunnya daya beli harus diantisipasi, bagaimana caranya supaya tercipta banyak lapangan kerja karena itulah satu satunya cara untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat," kata dia.

Sementara itu, Indonesia Labor Institute atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia menyarankan kepada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk membuat infrastruktur penciptaan lapangan kerja dengan merevitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna mencegah gelombang PHK berkelanjutan.

Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute Andy William Sinaga mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan mengedepankan strategi link n match pelatihan dan akses ke market serta supporting financing ke para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pelatihan.

Baca juga: Anggota DPRD kader KAHMI diminta kawal program besar Prabowo-Gibran
Baca juga: Airlangga: Kontribusi KAHMI dinantikan guna akselerasi ekonomi RI