Menhub dalam pesan video di acara Seminar Nasional Tinjauan Aspek Kebijakan Sistem Transportasi Perkotaan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan dorongan tersebut pihaknya lakukan mengingat berdasarkan regulasi yang ada, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian belum sepenuhnya pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan ini secara optimal," kata dia.
Dirinya menyampaikan baru terdapat kurang lebih 20 pemerintah daerah yang berkomitmen menyelenggarakan angkutan umum massa perkotaan dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Untuk itu disampaikannya, perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak pemerintah daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan untuk menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan sekaligus memacu kemandirian angkutan perkotaan di Indonesia, pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan stimulus subsidi melalui skema pembelian layanan (buy the service) di 14 kota.
Baca juga: Luhut sebut banyak atasi masalah transportasi bersama Menhub
Baca juga: Luhut ungkap semangat kerja Menhub Budi Karya meski terkena COVID-19
Ia menjelaskan daerah yang mendapat subsidi angkutan massal tersebut yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok, serta tercatat sudah melayani penumpang hingga 75 juta orang.
Selain itu, ia menyampaikan angkutan massal merupakan solusi efektif untuk mengurangi kemacetan di perkotaan yang diketahui banyak memberikan dampak negatif tak hanya dari sisi ekonomi namun juga kesehatan masyarakat.
Dari data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia menempati tingkat kemacetan ke-29 di dunia dengan rata-rata waktu tempuh untuk 10 kilometer yakni selama 22 menit 40 detik.
Kemacetan tersebut memberikan kerugian pada perekonomian sebesar Rp64 triliun per tahun di wilayah Jakarta, dan Rp12 triliun per tahun untuk wilayah Semarang, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar.
Di sisi lain, Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo menjelaskan bahwa salah satu permasalahan di perkotaan yaitu mobilitas sehingga transportasi merupakan hal yang perlu dipikirkan secara matang.
Untuk itu Undip bersama Kemenhub melaksanakan seminar nasional ini agar dapat memberikan insight rekomendasi bagi pemerintahan ke depan untuk melihat kebutuhan penyediaan transportasi publik yang baik sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.
Suharnomo menambahkan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain menjadi masalah jika transportasinya tidak dipikirkan secara matang.
Selain itu beberapa indikator dalam Purchasing Managers Index (PMI) yang salah satu dimensinya yakni transportasi, menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan kemajuan ekonomi nasional.
“Untuk itu Undip bersama Kementerian Perhubungan melaksanakan seminar ingin mencari insight bagi pemerintah ke depannya, bagaimana dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik,” kata dia.
Baca juga: Menhub luncurkan buku "BKS dari Underdog Jadi Menteri"
Baca juga: Menhub: Insan transportasi harus terus beradaptasi hadapi tantangan