Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 yang menyoroti kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Di hadapan perwakilan beberapa kementerian, industri pertahanan BUMN dan swasta, pejabat TNI, Bakamla, Polri, dan Basarnas, Wamenhan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis menegaskan kemandirian industri pertahanan itu merupakan tindak lanjut atas visi dan misi pertahanan negara.

"Kita harus mampu mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan besar, yaitu tercapainya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Saya yakin bahwa upaya kita akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pertahanan nasional dan peningkatan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global," kata Wamenhan.

Dia melanjutkan kemandirian industri pertahanan juga menjadi tujuan puncak dari kebijakan industri pertahanan.

"Industri pertahanan dibangun melalui peran serta pemangku kepentingan yang aktif, sinergis, dan harmonis dalam menuju kemandirian. Sinergi dan koordinasi aktivitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunannya memerlukan rencana sebagai bagian integral dalam rencana pembangunan nasional," kata Herindra.

Baca juga: Menhan tekankan peran KKIP beri rekomendasi pembelian alutsista

Baca juga: PT PAL siap wujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri

Baca juga: Kemenhan: Dukungan ke PT DI berkontribusi pada kemajuan industri

Dalam rapat yang sama, Wamenhan juga kembali mengingatkan pentingnya membeli produk-produk alutsista buatan dalam negeri, meskipun barang-barang itu harganya relatif lebih mahal daripada barang impor.

Herindra mencontohkan salah satunya kebijakan pembelian kendaraan taktis buatan Pindad, yaitu Maung. Dia menyebut meskipun ada kendaraan taktis lain buatan luar negeri yang harganya lebih murah, tetapi TNI tetap mengupayakan membeli Maung.

"(Maung) itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan pada TNI, pakai! Jangan itu ya dibandingkan ya dengan mobil-mobil impor yang sudah developed, sudah maju," ujar Wamenhan.

Dia berkeyakinan pembelian produk alutsista buatan dalam negeri itu menjadi faktor penting yang mendukung kemandirian industri pertahanan.

"Kita terus sampaikan pihak user (pengguna) jangan dicacat itu bahasa Jawa artinya jangan dicela, pakai saja dulu, pakai dulu, nanti kalau ada kekurangan bisa diperbaiki," tutur Herindra.

Rapat Pleno KKIP 2024, yang dipimpin oleh Wamenhan RI, dihadiri sejumlah pejabat yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kepala Tim Pelaksana KKIP Letjen TNI (Purn) Dr Yoedhi Swastanto, dan perwakilan industri salah satunya Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan. Kemudian, ada juga perwakilan dari Mabes TNI, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Dalam acara yang sama, ada juga perwakilan dari Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantannas).