Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko segera membentuk tim khusus melacak soal "Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP)" yang belakangan ini marak beredar di berbagai media sosial, tentang pemberhentian atau malah pemecatan kandidat presiden Prabowo Subianto dari dinas aktif TNI pada masa reformasi 1998.

"Dokumen itu ada di mana… kami sedang kejar itu siapa yang bocorkan. Ada undang-undangnya membocorkan rahasia negara," katanya kepada pers, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat siang.

Markas Besar TNI, kata dia, segera membentuk tim investigasi khusus untuk melacak "Surat DKP" itu. Ada beberapa "versi" "Surat DKP" yang beredar di banyak media sosial, yang diakui sumber terpercaya formatnya di luar kelaziman.

Tentang itu, Moeldoko menyatakan, "Saya sudah tanya kepala Sekretariat Umum, dan dikatakan dokumen DKP itu tidak ada. Saya sudah cek pada dia yang bertugas mengamankan arsip-arsip itu," kata dia.

"Saya belum lihat dan baca, saya tidak bisa mengomentari hal itu. Waktu kejadian saya masih letnan kolonel dan tidak tahu yang terjadi, hanya dengar-dengar saja," kata Moeldoko.

Maka dari itu, kata dia, dia tidak mau lebih jauh mengomentari. "Makin bijak saya tidak mengomentari hal yang tidak saya ketahui," kata dia.

Pada sisi lain, dia juga menyinggung aktivitas politik para perwira tinggi TNI dalam dukung-mendukung para kandidat calon presiden ini.

Dia tegaskan, "Apapun suara para purnawirawan itu TNI tidak akan terpengaruh. Titik."