Jakarta (ANTARA News) - Delegasi DPRD Kota dan Dinas Pariwisata Tasikmalaya, Jawa Barat, yang menemui Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, mengeluhkan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membatalkan program desa wisata di Tasikmalaya, lantaran ada pemotongan anggaran.

Sohibul dalam laman DPR yang dikutip Rabu, menyayangkan pembatalan agenda desa wisata di Tasikmalaya tersebut.

Padahal, katanya, Tasikmalaya sangat potensial dengan industri kreatifnya yang berbasis desa. Pada pertemuan yang berlangsung, Selasa di Gedung DPR itu, Sohibul berjanji akan memperjuangkan program tersebut di DPR.

Menurut Sohibul, pemerintah dan DPR sedang membahas secara serius wacana pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Ia mengatakan belum ada keputusan atas rencana tersebut dan masih ada waktu sampai 18 Juni 2014.

DPR sebenarnya sangat tidak sepakat dengan rencana pemotongan anggaran itu. Pemotongan, kata Sohibul, akan menurunkan kinerja di semua kementerian dan lembaga, termasuk DPR RI. Bila tidak ada pemotongan secara nasional, maka program desa wisata kemungkinan akan tetap berjalan.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata mengembankan desa wista melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) bidang pariwisata.