Nunukan (ANTARA News) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk meminimalisir adanya nomor induk kependudukan (NIK) invalid pada daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden dan wakil presiden.

Devisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Nunukan, Rahman di Nunukan, Selasa mengemukakan, pihaknya masih menemukan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pilpres yang NIK-nya tidak ada dan bahkan masih menemukan pemilih ganda.

Menurut dia, pemilih yang ditemukan invalid mencapai ribuan orang sehingga masih perlu adanya pendalaman pemutakhiran data pemilih oleh KPU setempat guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki kemudian hari.

Ia menilai, akurasi DPT pilpres sangat penting menghindari adanya peluang bagi tim pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla (nomor urut 2) memanfaatkan invalid data pemilih tersebut.

"Kami dari panwaslu meminta supaya KPU (Nunukan) dapat meminimalisir adanya daftar pemilih invalid pada pilpres ini," ujar Rahman kepada wartawan.

Rahman mencontohkan DPT pilpres yang masih ditemukan bermasalah pada salah satu kecamatan di Pulau Sebatik yang mana berbeda antara hasil pleno PPS dan PPK dengan yang data yang diperoleh panwaslu kecamatan setempat.

Ia mengakui, sesuai data pemilih yang diperoleh dari sejumlah PPS dan PPK telah baik atau tidak ditemukan lagi NIK invalid sehingga hanya meminta kecamatan yang bermasalah tersebut yang dilakukan perbaikan-perbaikan. (MRN/M009)