Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tidak akan mengakomodir segala bentuk protes berlandaskan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang melanggar hukum, apabila dirinya dan cawapres Jusuf Kalla (JK) terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014.

"Waktu saya (sebagai Gubernur DKI Jakarta) mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, ada protes dan demonstrasi agar lurah itu diganti karena agamanya tidak mewakili agama mayoritas di sana. Tapi saya menilai Lurah Susan sudah melalui seleksi promosi terbuka, kompetensi manajerialnya sudah dilalui semuanya (sehingga tidak diakomodir)," kata Jokowi dalam debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.

Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan untuk menjaga keberagaman dalam kehidupan di tanah air dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.

Bagi Jokowi, prinsip kebhinnekaan sudah merupakan hal final yang patut dijunjung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia merasa hal itu tidak perlu diungkit-ungkit secara panjang lebar melalui sebuah jawaban dalam sesi debat capres-cawapres.

"Banyak contoh-contoh yang mungkin bisa disampaikan, tapi menurut saya itu sudah final tidak perlu diungkit-ungkit. Yang penting dilaksanakan, itu saja," kata Jokowi.

Cawapres Jusuf Kalla menyampaikan dirinya bersama Jokowi terbukti berkomitmen melaksanakan dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu menurut JK telah dibuktikan dirinya dan Jokowi dalam jabatannya selama ini sebagai tokoh publik.

"Selain yang pak Jokowi tadi katakan, saya juga banyak mendamaikan, baik di Aceh, Poso dan lain sebagainya. Ini kami meyakinkan bahwa kami datang dengan hati kami, dari kesungguhan kami, bahwa dalam kehidupan berbangsa ini walau berbeda-beda tetap harus bersatu," kata JK.

JK berjanji dirinya bersama Jokowi akan melaksanakan dan menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kepemimpinannya apabila terpilih kelak. (*)