Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap desain besar reformasi birokrasi untuk periode 2025—2045 harus mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia agar Pemerintah dapat memenangi persaingan global.

"Arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung Pemerintah memenangi persaingan global," kata Wapres saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Menjelang berakhirnya Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020—2024, Wapres selaku Ketua KPRBN menyampaikan beberapa arahan strategis kepada para menteri yang hadir.

Pertama, Wapres menekankan akan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata dan sejalan dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional.

Menurut Wapres, isu-isu yang perlu ditindaklanjuti segera, misalnya aturan turunan UU Manajemen ASN yang perlu perhatian khusus.

Kedua, Wapres menegaskan bahwa pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi harus optimal.

Selain itu, grand design Reformasi Birokrasi 2025—2045 dan peta jalan tahap pertama harus selaras dengan visi pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: Wapres: Reformasi birokrasi nasional berjalan pada koridor yang tepat
Baca juga: Cek fakta, video Gibran nyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

Ketiga, Wapres menggarisbawahi evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya terkait dengan isu-isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi perhatian utama.

Melalui evaluasi, Pemerintah dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi itu juga bisa dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya.

Keempat, Wapres menekankan akan pentingnya mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Peresmian mal pelayanan publik (MPP) digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan membuat birokrasi lebih responsif serta efisien.

Menurut Wapres, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

"Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik," pesan Wapres.