Jakarta (ANTARA) - Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun Indonesia secara adil dan merata dari pinggiran, desa, pulau terdepan, dan perbatasan.

Konsep yang disebutnya sebagai pembangunan Indonesia-sentris itu tidak melulu terpusat di Pulau Jawa, sehingga masyarakat di seluruh pelosok negeri bisa menikmati hasil pembangunan. Jokowi bergerak cepat membangun infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga periode kedua masa pemerintahannya, telah dibangun ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional, puluhan bendungan dan pelabuhan, ratusan ribu hektare jaringan irigasi, ratusan ribu proyek menara telekomunikasi, hingga mega proyek untuk pemindahan ibu kota, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Infrastruktur menjadi aspek penting untuk membangun konektivitas Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Konektivitas transportasi antardaerah dan antarwilayah, baik di darat, laut, dan udara, akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan konektivitas, kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga bisa menekan kesenjangan harga di setiap daerah. Pun dengan laju perdagangan dan jasa yang terpacu akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Konektivitas transportasi juga akan memungkinkan wilayah-wilayah di seluruh penjuru Indonesia dapat dijangkau, mudah didatangi, mudah dikunjungi, sehingga membuka potensi pariwisata yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi di masing-masing daerah.

Selama dua periode masa pemerintahan Jokowi, tercatat pembangunan jalan nasional mencapai 5.999 km untuk meningkatkan konektivitas nasional, membuka keterisolasian kawasan, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung sistem logistik nasional.

Pembangunan jalan tol pada 2015-2024 mencapai 2.432 kilometer, yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dengan demikian, total ruas tol yang telah beroperasi pada 2024 mencapai 3.212 km.

Jalan layang/jalan terowongan (flyover/underpass) yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan juga telah dibangun dengan total mencapai 27.673 meter.

Selain infrastruktur konektivitas, Jokowi juga memenuhi tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, dan akses terhadap air minum bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pada periode 2015-2024, pembangunan SPAM di Indonesia secara akumulasi telah menambah suplai air sebanyak 36.380 liter/detik, dan meningkatkan capaian akses air minum layak hingga tahun 2024 mencapai 93 persen.
Penyediaan permukiman layak juga tidak luput dari perhatian. Selama dua periode masa jabatan, Jokowi telah melakukan penanganan kawasan permukiman di luas lahan 94.321 hektare melalui program penanganan permukiman kumuh, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (PKSN) dan penataan kawasan cagar budaya.

Program lainnya adalah program sejuta rumah (PSR) juga berhasil menghadirkan 71.731 unit rumah susun, 40.347 rumah khusus serta 1,49 juta unit rumah swadaya /BSPS atau secara total sebanyak 10.207.340 unit.

Pemerintah juga melakukan pembangunan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar, dengan total 5.939 unit yang terdiri dari 5.725 unit sekolah/madrasah/PTN/PTKIN, pasar 88 unit serta stadion/venue sebanyak 126 unit.

Untuk mempercepat pengembangan infrastruktur strategis dan memiliki urgensi tinggi, pemerintah membuat mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN ini berisi proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi. Karenanya, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek untuk PSN agar dapat terealisasi lebih cepat.

Total, sebanyak 190 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun Jokowi dengan anggaran sebesar Rp1.656, 75 triliun. Anggaran tersebut secara terperinci berasal dari APBN/APBD sebesar 71,4 persen kemudian 9,9 persen dari swasta serta 18,7 persen berasal dari BUMN/BUMD.
PSN tersebut terdiri dari 48 proyek jalan, 56 proyek bendungan dan irigasi, 27 proyek kawasan, 13 proyek kereta, 17 proyek energi, 15 proyek pelabuhan, 9 proyek air bersih dan sanitasi, 7 proyek bandara, 6 proyek teknologi, dan proyek lainnya seperti perkebunan, pendidikan, tanggul dan perumahan.

Di samping proyek konektivitas, Jokowi juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi pangan dan listrik. Hal itu ditunjukkan dengan masifnya pembangunan bendungan dan saluran irigasi.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah membangun 53 bendungan dari target yang telah ditetapkan 61 bendungan. Artinya, rata-rata sebanyak 6 bendungan dibangun setiap tahunnya.

Di Aceh, telah dibangun bendungan sebanyak empat unit, di Sumatera Utara satu unit, Lampung dua unit, Kepulauan Riau satu unit, Kalimantan Timur dua unit, Kalimantan Selatan satu unit, Banten dua unit, Jawa Barat tujuh unit, Jawa tengah lima unit, Jawa Timur enam unit, Bali tiga unit, NTB sebanyak enam unit, NTT empat unit, Sulawesi Tenggara dua unit, Sulawesi Selatan sebanyak tiga unit, Gorontalo satu unit, Sulawesi Utara dua unit.

Pembangunan bendungan ini secara akumulasi memiliki volume air sebesar 3,89 miliar meter kubik, sehingga mampu mengairi lahan seluas 395.669 hektare serta menampung banjir 13.596 meter kubik per detik juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 225,15 megawatt.

Sementara pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 1.228.440 hektare, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada seluas 4.647.547 hektare.
Hingga saat ini, terdapat lahan irigasi di Indonesia sebanyak 7,5 juta hektare dengan luas sawah yang didukung irigasi dari bendungan, meningkat dari 11 persen pada 2014 menjadi 19 persen atau seluas 1,4 juta hektar pada 2024. Alhasil, indeks pertanaman meningkat 1,5 pada 2014 menjadi 2,5 pada 2024.

Gencarnya program infrastruktur air juga terlihat dengan pembangunan embung atau penampung air untuk penyediaan air baku (irigasi/air minum), pengendali banjir, cadangan air di musim kemarau, yang tercatat sebanyak 1.371 embung.

Selain itu, infrastruktur pendukung berupa pengendali banjir dan sebagai pengaman pantai sepanjang 2.154 km juga dihadirkan untuk melindungi kota-kota pesisir yang mengalami abrasi dan erosi.

Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggencarkan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu dilakukan, di antaranya dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak 15 unit selama 2015-2024. Selain menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan perbatasan yang berdaya saing, pembangunan PLBN juga untuk mempertegas dan memelihara batas wilayah NKRI di titik terluar dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Nusantara yang aman serta berdaulat.

Pos lintas batas itu, antara lain PLBN Serasan di Natuna, PLBN Aruk di Sambas, PLBN Jagoi Babang di Natuna, PLBN Entikong di Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu, PLBN Long Nawang di Maluku, PLBN Labang di Nunukan, PLBN Sei Pancang di Nunukan, PLBN Napan di Kupang, PLBN Motain di Belu, PLBN Motamasin di Malaka, PLBN Wini di Timor Tengah Utara, PLBN Sota di Merauke, PLBN Yetetkun di Boven Digoel dan PLBN Skow di Jayapura.
Infrastruktur sosial

Pembangunan sejumlah infrastruktur dari berbagai sektor tersebut diakui telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, persoalan lain yang masih menjadi “pekerjaan rumah” besar adalah dampak lingkungan dan sosial yang juga patut ditangani lebih lanjut.

Perencanaan pembangunan yang matang, mulai dari penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan, manfaat proyek, pembukaan lapangan kerja, hingga pengelolaan yang efisien sudah sepatutnya selalu diperhitungkan dalam setiap proyek infrastruktur.

Sejalan dengan kehadiran infrastruktur di berbagai wilayah, turut diperlukan pula kehadiran infrastruktur sosial dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan, kualitas hidup, serta produktivitas SDM yang merata di berbagai wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pembangunan infrastruktur sosial patut dihadirkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga agar mampu memberikan pengembangan kualitas diri, sehingga tidak hanya infrastruktur fisik yang maju, tetapi juga SDM yang unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Lewat peningkatan kapasitas masyarakat secara luas, maka, ke depan, pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena didorong peningkatan kapabilitas masyarakat dalam sejumlah sektor perekonomian yang semakin mumpuni, sehingga sejalan dengan gagasan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu mengenai "Revolusi Mental".

Pembuktian gagasan Revolusi Mental dinanti di seluruh wilayah Indonesia agar pembangunan infrastruktur tidak melulu soal fisik. Pemerintahan mendatang memiliki “pekerjaan rumah” untuk memperhatikan dan memberikan solusi nyata yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai dampak pembangunan infrastruktur besar-besaran di Bumi Pertiwi.

Catatan: Artikel ini merupakan bagian dari Antara Interaktif Vol. 85 Jokowinomics. Selengkapnya bisa dibaca di sini