Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa keputusan soal pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan kewenangan strategis Megawati sendiri.

"Keputusan strategis kewenangan Ibu Ketua Umum," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Kota Medan, Minggu, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Namun demikian, Hasto memastikan bahwa Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama pihak Prabowo.

"Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri. Persoalan pangan, deflasi, penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan dan kami harapkan jadi concern (kekhawatiran) kabinet Pak Prabowo," ucap dia.

Ia memastikan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan hal yang baik. Hasto menyebut kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama, terutama Megawati pernah menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Prabowo pada tahun 2009.

"Pertemuan itu hal yang sangat baik. Karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama Pilpres 2009, ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama," kata dia.

Di sisi lain, Hasto meyakini demokrasi tetap memerlukan penyeimbang dan PDIP pun memerlukan kritik. Akan tetapi, kata dia, PDIP akan mengedepankan kepentingan bangsa.

Baca juga: Jokowi: Pertemuan Megawati-Prabowo baik untuk kemajuan negara

Baca juga: Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Mega dapat perbaiki bangsa

Baca juga: Prabowo harap bertemu Megawati sebelum pelantikan

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kapan rencana pertemuan dilakukan, Hasto mengatakan komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. "Partai sedang langkah konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis, koneksitas secara historis," ujar Hasto.

Sementara itu, terkait kemungkinan kerja sama PDIP dengan pemerintahan Prabowo, termasuk soal kemungkinan menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Hasto menyebut hal itu merupakan kewenangan presiden terpilih.

"Kami hormati putusan, karena menteri prerogatif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang menyelesaikan tantangan ke depan," ucap dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berharap rencana pertemuan dirinya dengan Megawati Soekarnoputri dapat terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo setelah menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Prabowo pun mengamini agar rencana pertemuannya dengan Megawati itu bisa terwujud. "Insya-Allah, insya-Allah," ucapnya.