Pemkot Cilegon raih WTP dari BPK
6 Juni 2014 20:16 WIB
ilustrasi Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar (kiri), Wagub Rano Karno, Walikota Cilegon Iman Aryadi (kanan) melambaikan tangan saat pembukaan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) Provinsi Banten ke-XI, di Cilegon, Rabu (19/3). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2013, sehingga prestasi tersebut merupakan sejarah bagi Kota Cilegon karena baru pertama kalinya memeroleh opini WTP setelah berpisah dari daerah induk, Kabupaten Serang.
"Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK-RI, karena tidak semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi tim BPK-RI juga melakukan pembinaan kepada para staf kami," kata Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi melalui siaran persnya pers di Jakarta, Jumat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun 2013 diterima Wali Kota Cilegon, Rabu (4/6) Laporan itu diserahkan melalui Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten, Efdinal.
Capaian tersebut merupakan buah dari tekad dan kerja keras Iman Aryadi selaku pemimpin daerah, beserta jajarannya dalam membenahi aspek pengelolaan keuangan di daerah tersebut.
Dia menyadari, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna. Namun, upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku terus-menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance. "Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan," katanya.
Iman Aryadi menilai, pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan daerah kepada publik merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena pengelolaan keuangan adalah sumber berbagai masalah pembangunan di daerah, terutama korupsi.
Oleh karena itu, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tentu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam rangka menghindari potensi terjadinya praktik-praktik penyimpangan.
Prestasi WTP itu, kata Iman Aryadi, didapat bukan karena dirinya sendiri, melainkan atas kerja sama semua pihak atau bisa disebut prestasi kolektif. Dia pun berharap, apa yang telah diterima Pemkot Cilegon tersebut bisa dipertahankan.
"Sebelumnya, ada beberapa catatan yang diperbaiki seperti aset, penyelesaian pajak pelabuhan. Ke depan saya ingin pengawasan lebih ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan opini WTP ini," ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan dalam meraih opini WTP dari BPK ini. Oleh sebab itu, prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. "Seperti yang dikatakan Wali Kota, kami akan lebih meningkatkan pengawasan," katanya. (*)
"Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK-RI, karena tidak semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi tim BPK-RI juga melakukan pembinaan kepada para staf kami," kata Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi melalui siaran persnya pers di Jakarta, Jumat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun 2013 diterima Wali Kota Cilegon, Rabu (4/6) Laporan itu diserahkan melalui Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten, Efdinal.
Capaian tersebut merupakan buah dari tekad dan kerja keras Iman Aryadi selaku pemimpin daerah, beserta jajarannya dalam membenahi aspek pengelolaan keuangan di daerah tersebut.
Dia menyadari, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna. Namun, upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku terus-menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance. "Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan," katanya.
Iman Aryadi menilai, pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan daerah kepada publik merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena pengelolaan keuangan adalah sumber berbagai masalah pembangunan di daerah, terutama korupsi.
Oleh karena itu, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tentu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam rangka menghindari potensi terjadinya praktik-praktik penyimpangan.
Prestasi WTP itu, kata Iman Aryadi, didapat bukan karena dirinya sendiri, melainkan atas kerja sama semua pihak atau bisa disebut prestasi kolektif. Dia pun berharap, apa yang telah diterima Pemkot Cilegon tersebut bisa dipertahankan.
"Sebelumnya, ada beberapa catatan yang diperbaiki seperti aset, penyelesaian pajak pelabuhan. Ke depan saya ingin pengawasan lebih ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan opini WTP ini," ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan dalam meraih opini WTP dari BPK ini. Oleh sebab itu, prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. "Seperti yang dikatakan Wali Kota, kami akan lebih meningkatkan pengawasan," katanya. (*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
Tags: