"Harga pupuk urea nonsubsidi sekarang sudah mencapai Rp4.500 per kilogram, kalau tidak segera disikapi pemerintah, harga pupuk liar akan terus bermunculan karena adanya spekulan yang bermain dan memanfaatkan kesempatan," katanya disela-sela persiapan Pekan Nasional (Penas) XIV KTNA di Kabupaten Malang, Jumat.
Ia mengakui munculnya harga pupuk liar tersebut terjadi akibat adanya pemangkasan kuota pupuk bersubsidi, dari 9,7 ton menjadi 7,76 juta ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani diberlakukan sistem relokasi.
Winarno mencontohkan pada saat kebutuhan Januari ternyata kurang, maka diambilkan dari stok jatah bulan berikutnya. Karena jatah pada bulan berjalan diambil terus untuk memenuhi kebutuhan bulan sebelumnya, diperkirakan stok pupuk bersubsidi hanya akan mencukupi kebutuhan petani hingga September atau Oktober mendatang.
Oleh karena itu, kata Winarno, sebelum masa pemerintahan sekarang berakhir, harus sudah ada solusinya, seperti dianggarkan dalam APBN Perubahan, meski sebenarnya kurang yakin bisa terealisasi karena terjadi defisit anggaran.
Selain itu, solusi lain yang mungkin bisa dilakukan adalah menaikkan harga pupuk bersubsidi, yakni dari harga Rp1.800/kg, dinaikkan menjadi Rp2.000/kg. "Saya kira solusi tersebut tepat untuk mengatasi kekurangan suplainya dan sedikit mengurangi beban pemerintah untuk membayar pupuk yang belum terbayar di tingkat produsen (pabrik)," ujarnya.
Ia mengemukakan pupuk bersubsidi yang belum dibayar pemerintah di tingkat produsen (pabrik) mencapai sebesar Rp16 triliun. Jika tidak segera dibayarkan, perusahaan pupuk itu akan kolaps.
Sementara Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Kabupaten Malang Helijanti Koentari menyatakan, berkurangnya alokasi pupuk di daerah-daerah memang disiasati dengan sistem relokasi dan kebutuhannya disamaratakan setiap bulannya.
"Padahal, kebutuhan petani setiap bulan kan tidak sama. Ada waktu penggunaannya sedikit dan pada waktu tertentu kebutuhannya cukup banyak, seperti pada Mei hingga April tahun berikutnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Suswono memastikan jika petani tidak akan sampai kekurangan kebutuhan pupuknya, meski ada pemangkasan kuota. Sebab, produsen sudah diinstruksikan untuk memberikan berapapun kebutuhan pupuk petani.
"Jika terjadi kurang bayar ke pabrik pada tahun ini, bisa diajukan melalui APBN Perubahan atau dialihkan pada tahun berikutnya," tegasnya.
Anggaran untuk subsidi pupuk petani pada tahun ini dipangkas sebesar Rp4 triliun, dari sebesar Rp15 triliun menjadi Rp11 triliun, sehingga berdampak pada pengadaan kuota pupuk bersubsidi, yang semula sebanyak 9,7 juta ton menjadi 7,76 juta ton.
(E009/Y008)