Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2024–2029 Rieke Diah Pitaloka mengharapkan pemerintah ke depannya dapat menciptakan lapangan kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, sehingga pendidikan yang ditempuh masyarakat sejalan dengan pekerjaan yang akan didapatkan.

"Nah intinya dari semua itu, harapan ke depan adalah betul-betul ada fokus penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Jadi orang sekolah itu sudah bisa jelas nanti kerjanya di mana karena itu dimulai dari SMA," kata Rieke dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi persoalan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia saat ini.

Rieke lalu menyatakan dia pun siap bekerja sebagai wakil rakyat untuk mengawal program-program dan permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan saat ini, terutama terkait badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar di tahun 2024 dan kesulitan yang dialami generasi Z dalam mencari pekerjaan.

"Sekarang data menyatakan ada PHK yang cukup besar kurang lebih hampir 100 ribu di tahun ini yang terdaftar,” ungkap legislator dari dapil Jawa Barat VII itu.

Tidak hanya itu, kata Rieke menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan pendidikan vokasi ataupun politeknik di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan industri pada saat ini.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan dalam mengatasi persoalan PHK dan bertambahnya pengangguran di Indonesia, pihaknya antara lain terus mengupayakan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mengurangi kesenjangan keterampilan antara pemberi kerja dan pencari kerja.

"Pelatihan harus didesain menjawab kebutuhan pasar kerja. Itu yang kami lakukan. Makanya kami terus melakukan transformasi," ujar Ida.

Ia pun mengatakan transformasi BLK itu berupa menghubungkan dan mencocokkan (link and match) kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Upaya lain yang dilakukan Kemnaker yaitu melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.

FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah di mana BLK beroperasi.

Selain itu, Kemnaker juga menekan tingkat pengangguran dengan menjalin dialog intensif bersama pengusaha dan pekerja.

Menteri Ida meminta pengusaha agar tidak mudah mengambil kebijakan PHK karyawan, melainkan menerapkan berbagai opsi lainnya di tengah pelemahan perekonomian global.

Baca juga: Menaker: Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih jadi tantangan
Baca juga: Jabar targetkan 48.000 guru penggerak tekan pengangguran lulusan SMA