Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin mengatakan kolaborasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah Jakarta.

“Sensus Ekonomi karena harus lengkap ya, tidak boleh ada yang terlewat, tantangan kita memang ada beberapa titik," kata Nurul saat dijumpai di forum diskusi grup (FGD) terkait penyusunan strategi pengumpulan data kantor pusat Sensus Ekonomi 2026 DKI Jakarta di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

​​​​​Tantangan itu di antaranya perumahan elit, apartemen dan industri atau perusahaan multi-nasional yang seringkali juga managemennya tidak bisa ditembus oleh petugas sensus. "Oleh karenanya kolaborasi dibutuhkan," katanya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satu upaya kolaborasi yang dilakukan BPS adalah menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP).

Baca juga: Sensus Ekonomi penting untuk pembangunan Jakarta setelah tak lagi IKN
Baca juga: Jakarta deflasi 0,1 persen karena turunnya harga BBM dan cabai

Selain itu, strategi-strategi khusus juga diperlukan untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan sensus ekonomi. Karena itu, FGD digelar untuk membahas tentang strategi pengumpulan data yang akan dilakukan.

“Dengan bantuan dari Kadin, dinas, mudah-mudahan mereka terpanggil kesadarannya untuk memberikan data,” kata Nurul.

Nurul juga menyampaikan, pihaknya juga akan menyiapkan petugas sensus. Namun, karena Sensus Ekonomi butuh pendataan yang lengkap dan tidak boleh ada yang terlewatkan, maka pihaknya akan menyediakan pelatihan bagi para petugas sensus ekonomi.

Pelatihan itu bertujuan agar para petugas memiliki standar dan pemahaman yang sama sehingga ketika mewawancarai, data yang didapatkan dapat berkualitas.

“Pelatihan petugas biasanya kita lakukan satu bulan sebelum pelaksanaan. Kita juga akan memberikan honor kepada mereka dari APBN di BPS per bulan. Ketika melatih juga akan kita berikan transport, makan dan lain-lain,” kata Nurul.