Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan memimpin rapat pleno KNEKS bersama 16 anggota dari berbagai kementerian dan lembaga pada Jumat (4/10).

Rapat yang digelar di Auditorium Sekretariat Wapres, Jakarta itu bertujuan untuk memperkuat ekonomi syariah sebagai pilar baru dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan agenda utama dalam rapat tersebut mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air serta menyoroti perkembangan terkini di sektor tersebut.

"Usai rapat pleno di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, seluruh peserta melanjutkan Rapat Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional bersama KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) dari 31 provinsi seluruh Indonesia di tempat terpisah," kata Masduki.

Sebagai informasi, selama lima tahun terakhir, berbagai program pengembangan ekonomi syariah telah menunjukkan hasil signifikan baik di tingkat nasional maupun global.

Masduki menjelaskan di tingkat nasional, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia mencatat bahwa pangsa aktivitas usaha syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan II 2023 mencapai 46,71 persen atau sebesar Rp9.826,8 triliun.

"Selain itu, kontribusi pembiayaan syariah bagi UMKM hingga Maret 2024 tercatat sebesar Rp161,03 triliun. Angka ini merupakan 81,66 persen dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan 59,88 persen dari target Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024," ucap Masduki.

Selain itu, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi syariah juga didukung oleh kinerja sektor halal value chain (HVC), yang tumbuh sebesar 3,93 persen pada 2023.

"Sektor unggulan HVC seperti pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata ramah Muslim serta fesyen Muslim, terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi nasional, bahkan menopang hampir 23 persen dari total ekonomi Indonesia pada 2023," tuturnya.

Sedangkan, dari aspek infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, hingga September 2024, telah terbentuk KDEKS di 31 provinsi di seluruh Indonesia.

"Sebagaimana KNEKS di tingkat pusat, KDEKS dalam hal ini merupakan akselerator pengembangan ekonomi syariah daerah yang memimpin sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah," ujar Masduki.

Sementara itu, di tingkat global, berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economic Indicator (GIEI), setelah Malaysia dan Arab Saudi.

"Peringkat tersebut naik secara signifikan dibandingkan tahun 2018, di mana Indonesia masih berada di posisi kesepuluh," ungkap Masduki.

Tidak hanya itu, menurut Salaam Gateway, Indonesia masuk dalam daftar 30 besar perusahaan produk halal di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk tiga kategori produk, yaitu makanan, obat-obatan, dan kosmetik halal. Indonesia mendominasi pasar dengan 15 perusahaan.

"Sejauh ini, investasi dalam ekonomi syariah juga meningkat, yakni mencapai 25,9 miliar dolar AS pada 2022/2023, dengan pertumbuhan 128 persen per tahun. Indonesia sendiri berada di peringkat pertama dengan lebih dari 10 transaksi investasi pada periode tersebut," jelas Masduki.

Baca juga: KNEKS sebut 15 produsen halal terbesar di OKI berasal dari Indonesia
Baca juga: Bappenas: KNEKS perlu miliki kewenangan kuat dorong ekonomi syariah
Baca juga: KNEKS siap luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029 pada Oktober