Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi hasil survei nasional persepsi publik atas layanan transportasi nasional yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut.
"Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi Kemenhub sebagai penanggung jawab sektor transportasi di Indonesia. Kami menyambut positif dan akan menjadikan hasil survei ini sebagai bahan pembenahan ke depan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu.
Adita mengaku bahwa hasil survei Indikator akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk layanan transportasi ke depan.
Dia menyebutkan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, sebanyak 521 infrastruktur telah dibangun di seluruh Indonesia. Hal itu merata baik di darat, laut, udara maupun kereta api.
"Orientasinya sesuai arahan Presiden, adalah Indonesia sentris. Kita tidak hanya membangun di Jawa saja, namun juga sampai ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Memang harus kita tingkatkan lagi agar makin memperkuat pembangunan di daerah pelosok,” kata Adita.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat setuju hingga sangat setuju (92,6 persen) bahwa transportasi umum memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Kemudian masyarakat setuju hingga sangat setuju (84,2 persen) bahwa transportasi umum meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu masyarakat setuju hingga sangat setuju (74,3 persen) bahwa transportasi umum dapat menciptakan pemerataan pembangunan.
“Bahwa arahan Presiden pembangunan infrastruktur harus ‘netes’ ke masyarakat. Memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Dari hasil survei sudah terlihat berdampak pada soal pemerataan dan perekonomian. Dan itulah visi dan misi pembangunan transportasi di Indonesia yang dapat mengangkat sektor lain,” ucap Adita.
Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan pada 30 Agustus sampai 6 September 2024, dengan 1.450 responden dan toleransi kesalahan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Burhanuddin menuturkan bahwa penilaian atas kinerja Kementerian Perhubungan relatif baik. Mayoritas warga puas atau sangat puas dengan berbagai kerja dalam agenda prioritas Kemenhub.
"Kepuasan paling tinggi terhadap Kementerian Perhubungan dalam kerja menyediakan prasarana dan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi, serta memperlancar pengiriman barang," katanya.
Hasil survei itu menyatakan sebanyak 72,3 persen masyarakat puas pada kinerja Kemenhub dalam menyediakan prasarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi.
Sementara itu, lebih dari 70 persen masyarakat juga puas pada Kemenhub dalam memperlancar pengiriman barang serta menyediakan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi.
Burhanuddin mengatakan, evaluasi warga terhadap program transportasi umum yang dilakukan Kementerian Perhubungan cenderung positif.
Survei Indikator juga menunjukkan bahwa mayoritas publik, atau sebanyak 65 persen menilai kondisi transportasi umum di dalam negeri baik atau sangat baik, dengan tingkat kepuasan publik terhadap masing-masing transportasi umum berada di atas 80 persen.
Kepuasan paling tinggi berada di moda transportasi LRT yakni sebesar 97,4 persen, disusul pesawat terbang sebesar 95,8 persen, MRT 94,9 persen, kereta commuter line 94,7 persen, kereta api 90,9 persen, bus antar kota antar provinsi (AKAP) 88,5 persen, dan kapal laut 87,8 persen.
Secara total, Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum adalah 3,962 atau berada di kategori tinggi. Indeks tertinggi di aspek keterandalan (transportasi umum membantu menyelesaikan urusan warga) dengan skor indeks 4,193.
Sedangkan yang terendah adalah aspek jumlah armada dengan skor 3,704. Angka indeks 3,4 – 4,2 = tinggi dan > 4.2 = sangat tinggi.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pembangunan infrastruktur transportasi dalam 10 tahun terakhir sudah cukup merata.
Namun masih perlu kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait agar layanan transportasi semakin meningkat, terutama di daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan).
"Saya melihat pulau-pulau kecil sudah dilayani bandara, pembangunan dermaga juga sudah banyak. Ke depan, perlu kehadiran pemerintah, baik pusat maupun daerah terutama untuk menghadirkan layanan perintis, tidak hanya dari sisi transportasi, namun termasuk untuk pembangunan jaringan jalan," kata Djoko.
Baca juga: Kemenhub bangun 521 infrastruktur transportasi di masa Jokowi
Baca juga: Kaum marjinal harus dapat prioritas saat gunakan transportasi umum
Baca juga: Menhub dorong penguatan transformasi digital sektor transportasi