Tanjung Selor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia dari PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tiga di antaranya berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini merupakan representasi kemajuan negara kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara, dan ini juga usaha kita untuk pemerataan pembangunan sampai perbatasan,” kata Presiden Jokowi, di Timor Tengah Utara, NTT, Rabu.

Tiga PLBN yang diresmikan Presiden Jokowi di Kaltara adalah PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan), PLBN Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu (Kabupaten Malinau) , dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis (Kabupaten Nunukan).

Empat PLBN lainnya yang diresmikan Presiden, yakni PLBN Napan di Timor Tengah Utara (NTT), PLBN Serasan di Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat, dan PLBN Terpadu Yetetkun (Papua Selatan).

Pembangunan PLBN tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Sejak Oktober 2022, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melakukan langkah-langkah untuk mengoperasikan tujuh PLBN. PLBN Long Nawang baru saja selesai dibangun, dengan jumlah personel BNPP sebanyak 18 orang. Selanjutnya, sedang mobilisasi untuk personel Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina.

Selanjutnya, PLBN Labang, progres telah 100 persen dan sudah diisi personel Karantina, Bea Cukai, dan Imigrasi, dengan total personel 30 orang. Adapun PLBN Sungai Nyamuk, telah siap operasional dengan dukungan 123 personel.

Ketiga PLBN di Kaltara ini dibangun sejak 2020 dengan anggaran PLBN Labang Rp210 miliar, PLBN Long Nawang Rp243 miliar, dan PLBN Sei Nyamuk Rp248 miliar.

Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong yang menyaksikan peresmian PLBN ini secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltara, Rabu, optimistis tiga PLN di Kaltara yang turut diresmikan Presiden Jokowi menjadi motor penggerak perekonomian kawasan perbatasan serta memperkuat pengawasan dan keamanan negara.

"Peresmian PLBN ini adalah langkah besar Pemerintah membangun daerah perbatasan, tidak hanya sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga sebagai pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Pjs Gubernur Kaltara itu pula.

Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN diyakini mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

"Dengan adanya PLBN, kami optimistis akan terjadi peningkatan ekspor dan impor dan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya pula.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, PLBN juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara. Keberadaan PLBN yang memadai akan memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya.

"PLBN akan menjadi benteng pertahanan negara di wilayah perbatasan, dan kami akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan ini," ujarnya lagi.
Baca juga: Jokowi: Sentra ekonomi perbatasan jadi simbol kemajuan Indonesia
Baca juga: Mendagri dampingi Presiden Jokowi resmikan 7 PLBN secara serentak