Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang merupakan Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Prof R Siti Zuhro berpendapat gerakan coblos semua (gercos) yang marak di media sosial merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat.

“Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi ini hukum sebab akibat. Masyarakat kurang percaya meskipun tidak semuanya. Komunitas yang menyatakan gercos itu tadi ada kekecewaan, ada ketidakpuasan. Kompetisi kontestasi kok dirasakan tidak adil, tidak setara. Maka mereka ini ingin meluapkan itu,” kata Situ Zuhro saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU tetapkan transformasi Jakarta jadi tema debat perdana Pilkada DKI

Kendati demikian, dia menilai hal ini masih dalam proses. Masih ada kemungkinan masyarakat akan menentukan pilihan dari ketiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Asalkan, kata dia, para paslon bisa turun secara langsung meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka sehingga asumsi-asumsi yang beredar tidak terjadi.

Baca juga: Warga Jakarta bisa tahu lokasi TPS Pilkada Jakarta secara daring

Oleh sebab itu, dia mengatakan penentuan kemana suara-suara masyarakat akan berlabuh tergantung dari paslon mana yang berhasil meyakinkan masyarakat.

“Kayaknya perseorangan kecil ya. Sekarang apakah Pram-Rano bisa menggoda suara-suara yang ingin gercos? Tergantung pendekatannya,” kata Siti.

Di sisi lain, akademikus sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi menunjuk hasil survei yang memperlihatkan Ridwan Kamil masih yang terkuat di Jakarta.

“Saya pikir kalau melihat dari survei yang lembaganya netral, RK masih kuat di Jakarta ya karena bagaimanapun tentu sosok beliau ini masih bisa diterima walau tidak sekuat Anies tapi dia masih bisa diterima. Dan saya meyakini itu masih kuat dan masih banyak pemilih yang ke beliau,” kata Asrinaldi.

Baca juga: KPU Jaksel terima kotak suara dan segel untuk Pilkada DKI

Agar gerakan coblos semua paslon tidak benar-benar terjadi di Pilkada 2024, Asrinaldi mengatakan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut Asrinaldi, tentu harus ada upaya yang maksimal juga dari para paslon untuk mengimbau pendukungnya agar tidak terpengaruh dengan ajakan tersebut.

“Karena kekuatan media sosial itu pengaruhnya sangat tinggi ya. Jadi mau tidak mau baik KPU, paslon, parpol itu berusaha untuk meyakinkan bahwa bagaimanapun yang terbaik adalah dengan memilih pasangan calon yang benar-benar disukai dan diyakini akan amanah,” kata Asrinaldi.