Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, mencanangkan gerakan peduli lingkungan Jayapura bersih, yang ditandai dengan pelepasan 15 truk dan mobil sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Waibron, Distrik Sentani Barat.

Pelepasan tersebut dilakukan oleh Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa bersama unsur Forkopimda, di Sentani, Selasa.

Semuel Siriwa mengatakan gerakan peduli kebersihan dan lingkungan di daerah ini harus dilakukan karena Sentani adalah pintu masuk orang ke Papua melalui jalur udara.

“Kita awali gerakan Jayapura bersih ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah ke lokasi baru yang jauh dari permukiman penduduk,” katanya.

Baca juga: DLH Jayapura Minta Kampung Adat Dukung Pengelolaan Lingkungan

Menurut dia, sampah harus menjadi tanggung jawab bersama supaya ke depan Kabupaten Jayapura dalam penataan kotanya lebih baik dan ramah lingkungan.

“Artinya sampah-sampah yang menjadi problem masyarakat sudah harus ada solusinya dengan penataan sampah lebih baik dan Sentani jauh lebih bersih dari saat ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemindahan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Doyo lebih kepada tata pengelolaan perkotaan supaya lebih baik.

“Dulu sebelum banyak perumahan, lokasi TPS Doyo sangat baik, tetapi seiring berjalannya waktu peningkatan pembangunan di mana-mana maka lokasi TPS sudah tidak representatif sehingga harus dipindahkan,” katanya.

Baca juga: Bersih lingkungan digagas bersama Karang Taruna-warga Abepura, Papua

Dia menambahkan bahwa pemindahan TPS Doyo ke TPA Waibron telah melewati proses dan tahapan sehingga memperoleh kesepakatan untuk harus dipindah.

“Setelah ada kata sepakat, pembuangan sampah ke TPA Waibron harus dilaksanakan saat ini,” ujarnya.

Meskipun ada sedikit permasalahan terkait jalan masuk, menurut dia, bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi.

Baca juga: Koalisi anak adat peduli lingkungan serukan perlindungan hutan Papua

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, terpenting itu harus menjaga sikap, komunikasi dan terus meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat,” katanya.