"Tindakan preman itu jelas tidak bisa dibiarkan. Kita minta harus ada tindakan tegas," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa.
"Karena sesuai undang undang, negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat," kata pengajar di program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Baca juga: Pembubaran diskusi di Kemang, Kompolnas: Usut tuntas
Edi menyambut baik perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dengan cepat merespon dan mengambil langkah-langkah hukum dengan memproses sejumlah pelaku yang ditangkap.
"Kita melihat Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah cepat dengan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perusakan dan memproses hukum pelakunya," katanya.
Lemkapi mengatakan seluruh jajaran Polri harus tegas memberantas segala bentuk premanisme untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
Baca juga: Amnesty International: Usut tuntas pembubaran paksa diskusi di Kemang
Hal ini sangat penting agar polisi memberikan pengamanan dan mencegah terjadinya insiden serupa dan masyarakat bisa dengan nyaman menyampaikan aspirasinya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka dalam aksi pembubaran paksa dan dugaan penganiayaan dalam seminar yang digelar di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9).
Baca juga: Ini peran lima pelaku pembubaran diskusi di Kemang
Ia mengatakan dua tersangka itu dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.