Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar dan calon anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 Meutya Hafid mengaku telah terbiasa di Komisi I saat ditanya awak media mengenai rencananya sebagai anggota dewan dalam 5 tahun ke depan.

"Saya sudah terbiasa dalam 15 tahun terakhir ini memang di bidang kominfo, luar negeri, dan pertahanan. Saya merasa expertise (keahlian) saya di situ,” kata Meutya yang juga mantan Ketua Komisi I DPR RI itu saat ditemui sebelum pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Meutya telah berkecimpung selama 3 periode sebelumnya di komisi yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen tersebut.

"Jadi, mungkin masih seputar itu. Paling kalau ingin, saya penginnya naik target undang-undang," kata dia menambahkan.

Jika nantinya ditugaskan kembali di Komisi I, Meutya menargetkan ada penambahan jumlah undang-undang yang dirampungkan.

"Kemarin Komisi I itu termasuk yang tertinggi penghasil undang-undang di DPR RI. Saya targetkan ke depan bisa lebih banyak karena legislator ya memang fungsi utamanya membuat legislasi tentunya," ucap dia.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR dukung rencana evakuasi WNI di Lebanon
Baca juga: Raker dengan Prabowo jadi tingkat kehadiran tertinggi di Komisi I DPR


Namun begitu, Meutya mengaku penugasan komisi merupakan kewenangan fraksi.

"Tentu itu nanti haknya fraksi, haknya fraksi untuk menentukan saya di komisi mana," kata dia.

Terkait dengan kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Meutya mengaku belum mendapatkan tawaran.

"Enggak, enggak ada tawaran. Ya, menunggu ada saja ... he-he-he ...,” ucapnya sembari terkekeh.

Diketahui bahwa sebanyak 580 calon anggota DPR RI terpilih dan 152 calon anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024—2029 dilantik pada hari Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun partai politik yang lolos itu, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.